60DTK, Gorontalo: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengupayakan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pengalihan status dan pembangunan gedung baru diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan, serta berpotensi membuka lapangan kerja baru di daerah.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, saat mendampingi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, melakukan studi komparasi pengelolaan BLK di Lembang dan Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2020).
Dua BLK yang dikelola Kemenaker itu memiliki spesifikasi yang berbeda. BLK Lembang lebih fokus di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, sementara di Bandung fokus di bidang otomotif.
Baca juga: Pemprov Gorontalo Bersinergi Dengan Pertamina Dalam Tingkatkan PBBKB Untuk Genjot PAD
“Pak Gubernur ingin menyeriusi BLK sebagai salah satu institusi pencipta lapangan kerja di daerah. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat dua jenis BLK yang berbeda. Jika direstui Ibu Menteri, mudah-mudahan Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan dibangun tahun depan,” ungkap Budi.
Ia menjelaskan, saat ini BLK Gorontalo masih dikelola dalam bentuk UPTD. Artinya masih di bawah binaan dan anggaran pemprov. Pengalihan status dan pembangunan gedung baru diharapkan membuat BLK semakin berdaya saing dengan penerapan ilmu vokasi dan peralatan yang canggih.
“Pak Gubernur rencananya akan bertemu Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan komitmen kesiapan lahan pembangunan BLK. Mudah mudahan bisa diagendakan,” imbuhnya.
Baca juga: Mendagri Apresiasi Gubernur Rusli Karena Senantiasa Patuh Prokes
Pembangunan BLK Pusat di daerah diharapkan bisa menjadi solusi pembukaan dan penyerapan tenaga kerja baru. Terlebih saat pandemi covid-19 seperti ini, ada banyak warga produktif yang kehilangan lapangan kerja.
Diketahui, Gubernur Rusli berkunjung ditemani anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Gorontalo, Idah Syahidah. Mereka diterima oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalatas) Kemenaker, Budi Hartawan, dan Direktur Lembaga Sarana Pelatihan, Heru Budoyo. (adv/rls)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
