60DTK, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, berharap pemerintah membuat jembatan darurat untuk menggantikan jembatan Molintogupo yang ambruk karena banjir.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Sulianto Pateda mengungkapkan, untuk sementara, sambil menunggu penyelesaian pembangunan jembatan Molintogupo yang ditargetkan pada tahun 2020 ini selesai, maka pihaknya berharap dibangun jembatan darurat dulu.
Baca juga: Deprov Gorontalo Bersama Eksekutif Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena jembatan Molintogupo adalah akses yang menghubungkan dua kecamatan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
“Itu memang pasti, akan dibutuhkan jembatan darurat yang menghubungkan Suwawa Selatan dan Suwawa Tengah, karena itu merupakan akses dari kedua kecamatan untuk aktivitas kehidupan di dua kecamatan itu. Jadi kami meminta segera pemerintah untuk bisa membangun jembatan darurat,” Ungkap Sulianto saat diwawancara awak media, Sabtu (13/06/2020).
Baca juga: Deprov Gorontalo Pantau PPDB Di SMA N 1 Telaga
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo sebelumnya sudah dua kali meninjau proses pembangunan jembatan ini. Untuk anggarannya itu pertama ada sekitar Rp30 miliar, yang kemudian dihitung kembali menjadi Rp20 miliar, dan hasil akhir Rp17.500.000.000 miliar.
“Memang masalah jembatan ini Komisi III sudah dua kali mengunjungi jembatan itu. Memang pertama anggarannya itu kurang lebih Rp36 miliar, kemudian dipotong menjadi Rp20 miliar, tetapi dengan perhitungan dari informasi KPU itu sudah dihitung dengan matang dengan anggarannya cukup Rp20 miliar. Terakhir kita melihat hasil tendernya itu sudah ada pemenang itu kurang lebih Rp17 miliar lebih,” ungkapnya.
Baca juga: Deprov Gorontalo Apresiasi Pemprov Raih WTP Tujuh Kali Berturut-Turut
Agar penyelesaian pembangunan jembatan ini cepat selesai, Suliyanto menyarankan pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk membahas bersama, mencari inti dari permasalahan dari proses pembangunan jembatan tersebut.
“Kami menyarankan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk perlu duduk bersama untuk membahas atau membicarakan ini, sehingga jembatan ini benar-benar kuat,” tutupnya. (adv)
Pewarta: Hendra Setiawan
