60DTK, Gorontalo – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib mengimbau penghentian iuran pembangunan Islamic Center yang dibebankan kepada aparatur sipil negara (ASN) selama ini.
Menurutnya, peruntukan iuran ini pada dasarnya sangat baik, hanya saja pengelolaannya belum jelas, siapa dan dinas apa yang akan mengelola keuangan iuran tersebut.
“Terkait pemotongan untuk pembangunan Islamic Center, tadi berkembang di diskusi Komisi I, ini sebaiknya ditunda dulu, karena belum ada kejelasannya, siapa yang mengelola uang, sementara ini tetap dilakukan pemotongan atau iuran setiap bulan,” ujarnya.
Selain iuran pembangunan Islamic Center, Ia juga mengungkapkan para pegawai ASN ini juga dipungut iuran Korpri dan Baznas sebesar 2,5 persen dari gajinya.
“Kemudain untuk Korpri, ini disampaikan alhamdulilah ada saldo kas Rp12 miliar, ini tentunya diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan Korpri, untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada para anggota Korpri yang membutuhkan,” jelasnya.
Anggaran dari iuran Korpri yang terbilang banyak ini, lanjut AW, rencananya akan digunakan untuk membangun sekretariat Korpri dan gedung sekretariat, serta pembangunan gedung serba guna.
“Dan juga bagaimana mempersiapkan Korpri yang nanti akan masuk hari pensiun, tentunya ini bisa ada pemberdayaan dari sisi itu, karena apa? Karena tentunya Korpri bisa kita persiapkan mereka untuk bisa menghadapi purna tugas,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
