60DTK, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail meminta agar kebijakan perpanjangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Gorontalo dihentikan.
Menurutnya, instruksi Mendgari untuk perpanjangan PPKM level 4, level 3, dan level 1 yang ia pelajari, Provinsi Gorontalo tidak termasuk di dalamnya.
“Instruksi Mendagri hari ini yang dikeluarkan bahwa ada PPKM level 3 dan 4, namun di dalam situ ada beberapa provinsi yang tidak menyebutkan Gorontalo, makanya saya minta kepada pemerintah mewakili suara rakyat Gorontalo untuk berhentilah PPKM darurat atau mikro,” ungkap Erwin kepada awak media, Senin (26/7/2021).
Kebijakan PPKM ini, kata Erwin sudah banyak pedagang kecil mengeluh merasakan dampaknya. Karena kebijakan ini bukan hanya menutup usaha, melainkan juga membongkar tempat dagangan mereka.
Baca Juga: Terima Demo Soal TKA, Adhan Dambea Sarankan Menyurat ke Dewan untuk RDP
Lebih lanjut, Kata dia dibandingkan dengan membongkar dan menutup usaha masyarakat. Alangkah baiknya protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ditekankan. Pemberian vaksin kepada rakyat lebih dimaksimalkan.
“Mereka ini tidak mencari kaya, mereka hanya mencari makan. Kenapa tidak kita ketatkan saja protokol kesehatan, kita masifkan pemberian vaksin,” tegasnya.
“Pemerintah tolonglah ambil kebijakan yang sangat tepat, kesehatan itu penting tapi tidak kalah penting ekonomi. Orang akan jadi huru-hara kalau misalnya penghasilan kemudian rusak. Asumsi apapun dengan narasi apapun saya nggak mau tuh penjarahan ataupun ada kejadian maling,” tambahnya. (adv)
