60DTK – Gorontalo: Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Gorontalo Rahman Dako mengatakan, bahwa pada tahun depan, dirinya beserta pengurus hari ini tak akan memakai kata FKH lagi. Perkataan tersebut ia sampaikan dalam sambutannya saat penutupan kegiatan Festival Hijau yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Gorontalo, Sabtu (23/11/2019).
Pernyataan Rahman Dako dalam Festival Hijau tersebut merupakan puncak kekesalannya kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak sejalan dengan gerakan mereka mendukung Kota Gorontalo menjadi hijau.
“Menurut kami begitu, kami berpikir tak usah lagi ada SK Walikota karena pada akhirnya ada OPD menjadi musuh kita dan bersebarangan dan tidak mendukung, untuk apa kami mendukung program Pak Walikota menciptakan kota hijau tapi ada OPD yang menganggap kami seolah-olah menjadi musuh,” kata Rahman Dako selaku ketua FKH dalam 6 tahun berturut-turut (23/11).
Dalam sambutannya, Rahman Dako juga menjelaskan, sebenarnya esensi dari kehadiran FKH ini Pemerintah Kota yang membentuknya, karena ada SK dari Walikota. SK pertama pada tahun 2014, makanya tugas kami membantu program Pemerintah Kota, tapi kalau pada akhirnya tugas kami berbenturan dengan masyarakat apalagi pejabat, menurut kami ada baiknya tidak lagi bekerja sesuai dengan SK Walikota.
“Makanya kami kemarin bersepakat, mencoba mencari format baru dalam gerakan ini. Dan mungkin kami, ke depan tidak lagi mau bekerja sesuai SK tadi.”
Menurut Rahman Dako, tahun ini merupakan tahun yang berat buat FKH,meskipun masih bisa di atasi tapi cukup berat. Yang kami lakukan sepertinya cukup mendapatkan tantangan besar dari masyarakat dan bahkan dari pihak pemerintah.
“Kami mengkritisi pelebaran jalan Madura yang mendapat halangan dari masyarakat, yang mendukung pelebaran jalan tersebut. Tujuan kami mengkritik, karena tidak semuanya juga pelebaran jalan dibutuhkan untuk kenyamanan kota,” jelasnya.
Bahkan FKH dibilang hanya mau mempertahankan satu pohon mangga, tapi ini bukan persoalan satu pohon mangga. Ini sudah kejadian berulang-ulang dalam penataan kota. Dalam catatan kami, ada 86 pohon sejak pelebaran jalan dilaksanakan yang ditebang, baik dia berdiameter kecil dan besar, dan itu yang menjadi protes kami.
“Kami menyadari ini sebagai pertumbuhan kota, tapi dari sisi lingkungan kami percaya pertumbuhan itu ada batasnya. Karena kita juga butuh udara yang bersih, lingkungan yang layak. Dan ini kami sampaikan kepada Pak Wali, sebenarnya bukan pelebaran jalan yang kami butuhkan tapi kualitas lingkungan yang baik. Dan juga bukan persoalan satu pohon mangga saja,” tegas Rahman dalam sambutan itu.
Ketidaksesuaian dan kesepahaman antara FKH dan beberapa OPD yang melatarbelakangi pernyataan Rahman Dako selaku ketua FKH tak akan melanjutkan kerja-kerja FKH sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan pada tahun 2014 kemarin. “Tahun depan kami yang ada di pengurus sekarang, tidak akan lagi menggunakan kata FKH, karena kami menganggap ada baiknya seluruh OPD itu satu suara dengan Walikota.”
“Pemkot itu harusnya satu suara, kalau Pak Wali bilang begini harusnya begini. karena keberadaan kami ini mendukung program Pemkot menuju Kota Hijau. Kami ini masyarakat juga, kami tidak mau ada OPD yang mau memprovokasi dan menjadi musuh dari masyarakat itu sendiri. Itu yang kami kecewakan,” tegasnya.
Kata Rahman juga, selain masalah penebangan pohon, sampai saat ini persoalan sampah masih jadi persoalan di Kota Gorontalo. Bahkan di tingkat OPD pun masih ada yang rajin bakar sampah. Padahal ada larangan tidak membakar sampah di lingkungan OPD, karena pembakaran itu meningkatkan emisi karbon.
“Sebenarnya membakar sampah itu tidak boleh, bahkan dalam penilaian adipura itu tidak dibolehkan. Dan kami melihat perilaku ini bertentangan dengan perkataan Pak Walikota yang selalu mengimbau masyarakat agar tetap menjaga Kota Gorontalo tetap hijau,” imbuhnya di akhir sambutan.
Penulis: Zulkifli M.
