60DTK, Gorontalo – Pihak Partai Gerindra mengaku tidak memiliki argumentasi yang cukup untuk membela Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer atas kritikan yang dilayangkan kepadanya akhir-akhir ini.
Padahal, setelah dievaluasi oleh Kemendagri terkait kinerja yang hanya sampai pada taraf cukup, banyak aktivis dan partai politik yang meminta Pj Gubernur Gorontalo diganti. Respons pihak Gerindra dalam hal ini pun membingungkan, karena partai ini dikenal cukup akrab dengan Pj Gubernur Gorontalo.
“Kami mengerti kritik mereka. Gerindra mau membelanya tapi kami belum punya argumentasi yang cukup. Nanti saja, kami bela kalau sudah ada alasan yang rasional,” kata juru bicara Partai Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, dirilis dari Tatiye.id.
Seperti diketahui, berbagai kalangan akhir-akhir ini menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Pj Gubernur Gorontalo. Salah satunya, karena Pj Gubernur ini dinilai lebih mementingkan kegiatan yang ada SPPD-nya daripada kegiatan yang diharapkan rakyat untuk dia hadiri.
“Kalau ada SPPD-nya, pasti dia hadiri. Kalau tidak ada SPPD-nya dia takkan hadir,” kata sebagian orang.
Acara MTQ saja yang selalu dihadiri gubernur, tahun 2022 ini tak dihadiri sama sekali di acara pembukaan maupun penutupan.
Kegiatan SuMo Award yang mendatangkan dua orang menteri, dua pengusaha nasional, dan satu Anggota DPR RI, malah tidak dihadiri. Pj Gubernur justru pergi ke Palu, mungkin karena ada SPPD-nya.
Pembukaan Musda ORARI yang sudah dia janjikan akan dia hadiri, pada akhirnya mendadak tidak dia hadiri. Padahal yang mengundangnya adalah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo langsung.
Banjir yang melanda sebagian rakyat Gorontalo juga tidak pernah ditengok sama sekali. Pj Gubernur merasa lebih penting ngopi-ngopi di warkop dengan orang yang itu-itu juga ketimbang menengok rakyat awam.
“Kalau Menko datang tidak dia temui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional datang tidak pula ditemuinya, Anggota DPR RI dianggap tak penting, Anggota DPRD Provinsi dipandang remeh, apalagi rakyat jelata korban banjir? Apa yang kita harapkan dari pemimpin yang hanya menikmati jabatan saja alias aji mumpung?” ungkap seorang aktivis partai politik dengan kesal.
Sebagai parpol yang ikut bertanggung jawab terhadap penunjukan Pj Gubernur, Gerindra pun mencoba mengelak.
“Nanti kalau sudah kami kumpulkan argumennya, nanti kami sampaikan. Argumentasinya belum ada. Harap sabar,” kata Wahidin.
Di lain sisi, dikutip dari tatiye. Id (Ribut Kinerja Penjagub, Hamzah: Biasa Saja, Kita Saja yang Terlalu Lebay) Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Pj Gubernur Gorontalo tersebut pun memberikan pendapatnya.
Menurutnya, kinerja Pj Gubernur Gorontalo tentu patut disyukuri. Pasalnya dari hasil penilaian Kemendagri, kategorinya cukup.
“Hasil penilaian dari Kemendagri untuk kinerja dari Pj Gubernur ini tentu perlu disyukuri karena tidak jelek, hanya saja ke depan bisa diperbaiki agar lebih baik dan bagus,” jelas Hamzah.
Ketua MD KAHMI Gorut juga ini berharap, ke depan kinerja Pj Gubernur harus mempunyai akselerasi yang signifikan, paling tidak bisa mendekati ataupun sama, bahkan melampaui kinerja kepemimpinan NKRI kemarin.
“Cukup itu menurut saya adalah pas, dalam artian tidak lebih, tidak kurang, atau dengan kata lain tidak bagus, namun juga tidak jelek,” imbuhnya.
Hamzah pun mengingatkan agar hal-hal yang sifatnya personal tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh bahkan bertingkah lebay (berlebihan). Misalkan ada satu atau dua kegiatan yang tidak bisa dihadiri oleh Pj Gubernur lalu disimpulkan bahwa Pj Gubernur tidak istiqomah apalagi sampai membanding-bandingkan kepemimpinan seseorang.
Sementara itu, dikutip dari website Humas Pemprov Gorontalo (Penjagub Gorontalo Hormati Penilaian Kemendagri Soal Kinerjanya), Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer pun buka suara terkait hal ini. Ia mengaku menghormati hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja penjabat kepala daerah. Ia menilai, penilaian itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
“Jadi kemarin itu dievaluasi langsung oleh Pak Irjen, Pak Tomsi. Memang ada beberapa indikator yang menjawabnya ini harus ada data dukungnya. Mungkin kita kurang soal ini. Apa pun itu kita hormati hasil penilaiannya untuk menjadi bahan perbaikan ke depan,” kata Hamka di sela-sela kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Media Massa dan Media Daring di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jumat (23/12/2022).
Lebih lanjut Ia menjabarkan, penilaian tersebut memotivasi dirinya dan pimpinan OPD untuk bekerja lebih baik lagi. Hamka membeberkan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi yang dilakukan selama tujuh bulan terakhir.
“Dari indikator pemerintahan misalnya, salah satunya tentang dukungan penganggaran Pemda terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kita menjadi daerah pertama yang menganggarkan itu. Tahun 2023 kita anggarkan Rp100 miliar yang pengusulannya sudah diajukan sejak pembahasan KUA/PPAS sekitar bulan Juli 2022,” imbuhnya.
