60DTK, Gorontalo: Wagub Gorontalo, Idris Rahim, menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden RI, Joko Widodo, via virtual dari Aula Rudis Gubernur, Kota Gorontalo, Senin (9/11/2020).
Penyerahan sertifikat secara virtual ini dilakukan dalam rangka memperingati puncak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2020, yang mengusung tema, Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan menuju Era Digital Melayani yang Profesional dan Terpercaya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo tak hanya memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, tetapi juga kepada masyarakat yang tersebar di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota, dengan total satu juta sertifikat tanah.
Baca juga: Prestasi Nasional, Gorontalo Jadi Daerah Terendah Kasus Covid-19 Di Indonesia
Untuk Provinsi Gorontalo Gorontalo sendiri, sertifikat yang diserahkan adalah sebanyak 3.000 bidang, dengan rincian Kota Gorontalo sebanyak 3 bidang; Kabupaten Gorontalo sebanyak 481 bidang; Kabupaten Bone Bolango sebanyak 628 bidang; Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 378 bidang; Kabupaten Boalemo sebanyak 1.108 bidang; dan Kabupaten Pohuwato sebanyak 402 bidang.
“Dengan adanya penyerahan sertifikat untuk kepentingan rakyat, saya apresiasi kepada jajaran Kakanwil Kementerian ATR BPN se-Provinsi Gorontalo,” ujar Wagub Gorontalo, Idris Rahim.
Diketahui, untuk Provinsi Gorontalo sendiri, ini merupakan penyerahan kedua yang diterima di tahun ini, di mana pada bulan Juli 2020 lalu juga telah diserahkan sebanyak 9.205 sertifikat hak atas tanah. Seluruh target sebanyak 13 ribu yang ada di 6 kabupaten/kota telah terpenuhi, atau berarti telah mencapai 100 persen.
Baca juga: SK Pemberhentian Bupati Boalemo Sudah Diterima Wabub Anas Jusuf
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Wartomo pun menanggapi pertanyaan media tentang pesan presiden yang menyatakan pengurusan sertifikat tidak boleh lama. Ia menjelaskan, hal itu memang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, terlebih saat ini BPN sudah menggunakan sistem digital.
”Ya, itu harus. Kalau kita lihat BPN ini sudah berubah dari sistem analog ke transformasi digital. Dalam rangka apa? dalam rangka percepatan layanan, dalam rangka perubahan mindset dan culture set, dan dalam rangka menuju akuntabel. Jadi, masyarakat bagaimana supaya cepat, salah satunya dengan sistem elektronik, yang bisa diakses di mana-mana,” jelas Wartomo.
Wartomo juga menambahkan agar semuanya bisa cepat dilakukan, maka data BPN harus akurat sehingga terus berbenah. Ia berharap pada tahun 2021 mendatang, jumlah sertifikat yang bisa diserahkan ada 40 ribu sertifikat.
Baca juga: Rusli Jalin Silaturahmi Antaranggota Indonesian Offroad Federation Di Kediamannya
Sebagai informasi, penyerahan sertifikat secara virtual ini juga dihadiri Walikota Gorontalo, Forkopimda Provinsi Gorontalo, unsur terkait, dan sejumlah penerima sertifikat yang hadir secara langsung. (adv/rls)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
