Hamka Minta Dukungan Sekjen Kemenag Agar Bandara Jalaluddin Jadi Embarkasi Haji

Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nizar Ali, di Bandara Jalaluddin Gorontalo, Sabtu (6/05/2023). (Foto: Website Pemprov Gorontalo)

60DTK, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengusulkan Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo menjadi embarkasi haji alias tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Arab Saudi.

Hal ini diketahui setelah Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nizar, di Bandara Jalaluddin Gorontalo, Sabtu (6/05/2023).

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan tersebut, Hamka sempat menyampaikan permohonan dukungan dari pihak Kemenag RI terkait usulan penetapan Bandara Jalaluddin menjadi embarkasi atau debarkasi haji.

“Terkait usulan ini, Pemprov Gorontalo telah menyampaikan surat resmi kepada Wapres RI ketika berkunjung ke Gorontalo pada April kemarin. Hal yang sama juga telah kami sampaikan pada Menteri Perhubungan RI,” ungkap Hamka.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemprov Gorontalo ingin bandar udara di daerah setempat jadi embarkasi haji. Satu di antaranya, karena kawasan timur Indonesia hanya memiliki satu embarkasi haji, yakni Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga dinilai menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah penyangga yang strategis untuk mengembangkan Bandara Jalaluddin menjadi bandara internasional.

Di samping itu, Provinsi Gorontalo juga telah berpengalaman melaksanakan embarkasi haji antara dengan baik sebanyak 14 kali, terhitung sejak 2007 sampai dengan sekarang, kecuali di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19.

“Di sisi lain, kuota jemaah haji di KTI cukup besar, sehingga saat ini KTI yang sudah ada Provinsi Sulut dan Sulteng sudah hijrah ke embarkasi haji di Balikpapan,” tandas Hamka.

Menanggapi permintaan Hamka, Sekjen Kemenag RI, Nizar mengaku siap mendukung usulan tersebut. Ia bahkan menyarakan agar segera mengadakan pertemuan dengan menghadirkan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, serta dan pemerintah daerah. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait