60DTK.COM – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah membuka secara resmi Pelatihan Kepempinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025.
PKP ini berlangsung di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, pelatihan ini bertujuan membentuk pejabat pengawas profesional dan berintegritas.
“Kami laporkan kepada Ibu Wakil Gubernur pelatihan ini berfokus pada penguatan kompetensi peserta guna memastikan akuntabilitas jabatan pengawas dapat terwujud secara optimal,” kata Budi.
Pelatihan ini akan berlangsung dalam beberapa tahap yakni self learning pada 13 – 26 Maret 2025, 21 – 9 Mei kelas virtual, serta kegiatan komitmen bersama pada 14 – 16 Mei 2025.
Setelahnya, peserta mengikuti pembelajaran klasikal daring melalui zoom meeting pada 19 Mei – 5 Juni 2025 dan studi lapangan pada 19 – 12 Juni 2025.
Pada tahap berikutnya, akan mencakup seminar rancangan pada 16 – 18 Juni 2025 dan fase off campus pada 19 Juni hingga 17 Agustus 2025, dan ditutup dengan pembelajaran klasikal berupa seminar implementasi serta penutupan pada 19 – 21 Agustus 2025.
“Awalnya pelatihan ini direncanakan untuk dua kelas, namun karena pertimbangan efisiensi anggaran, maka pada tahun ini hanya dibuka satu kelas,” jelas Budi.
Sementera itu, dalam sambutannya Wakil Gubernur Idah Syahidah mendorong seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan semangat dan rasa tanggung jawab tinggi.
Idah berharap momen ini dapat menjadi sarana untuk membuka diri, menyerap ilmu sebanyak mungkin, serta meningkatkan kapasitas diri dan kinerja sebagai aparatur negara.
Proses pembelajaran dalam pelatihan ini didukung oleh para pengajar dari berbagai latar belakang yang kompeten, mulai dari widyaiswara, pejabat struktural dari lingkup Pemprov Gorontalo, Pemkot, dan Pemkab, akademisi, hingga tenaga profesional sesuai kebutuhan pelatihan.
Metode pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi, seperti ceramah interaktif, diskusi, seminar, studi kasus, simulasi, hingga studi lapangan.
Dengan pelatihan ini, pemerintah provinsi berharap dapat mencetak pejabat pengawas yang tidak hanya memahami tugas dan fungsinya, tetapi juga mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. (adv)
