60DTK, Kota Gorontalo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 pada Februari 2024 ini. Hal itu dilakukan sebagaimana amanah UU 15 Tahun 2004, termasuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Sesuai jadwal, pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Boalemo bakal dimulai pada 5 Februari 2024, sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato akan dilakukan mulai tanggal 12 Februari.
Berkenaan dengan pemeriksaan tersebut, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya mengajak seluruh pemerintah daerah agar membantu dan memberikan kemudahan kepada pihak BPK sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib.
“Terhadap jadwal pemeriksaan kami berkomitmen siap menyiapkan seluruh kebutuhan data, laporan, dan dokumen yang akan digunakan tim dalam pemeriksaan di provinsi maupun kabupaten/kota. Saya juga berharap seluruh pimpinan daerah untuk memeberikan kemudahan dalam pemeriksaan ini,” pinta Ismail saat kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK terhadap LKPD se-Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula BPK, Jumat (2/02/2024).
Pada kesempatan itu, Ismail juga menyentil soal presentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 31 Januari 2024 yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan semester dua 2023. Menurutnya, hanya Pemkab Pohuwato yang telah mencapai target presentase rekomendasi 83,14 persen, dari angka minimal 80 persen.
Sementara itu, Pemkot Gorontalo berada pada angka 78,14 persen dengan 30 rekomendasi, Pemkab Boalemo 78,16 persen dengan 20 rekomendasi, dan Bone Bolango 75,97 dengan 57 rekomendasi. Kemudian Pemkab Gorontalo 75,61 persen dengan 71 rekomendasi, Pemprov Gorontalo 71,01 persen dengan 135 rekomendasi, serta Gorut 69,57 persen dengan 115 rekomendasi.
“Posisi hari ini tadi disampaikan katanya berbeda angkanya dengan angka pada saat kita bertemu kemarin. Ini turun karena ada tambahan rekomendasi yang cukup banyak termasuk Provinsi Gorontalo, harus kita penuhi jika ingin memenuhi angka minimal, yakni 80 persen,” jelas Ismail.
Karena itu, Ismail mendorong keseriusan seluruh pihak agar dapat bekerja keras dan menaruh perhatian untuk memenuhi target 80 persen. Ia juga meminta tim BPK yang nantinya akan melakukan pemeriksaan dapat membantu dan mendampingi.
“Jika terdapat kesulitan dalam memperoleh dokumen dan menemui pejabat untuk kebutuhan pemeriksaan, tim BPK bisa melaporkan ke masing-masing pimpinan daerah,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
