60DTK, Madiun – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid dua di Kabupaten Madiun, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat dan anggota legislatif.
Pasalnya, PPKM jilid dua ini diterapkan berbarengan dengan penerapan One Gate (Satu Pintu) masuk, yang bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19.
Politikus Partai Demokrasi Indonesa Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Komisi B, Rudi Triwahono mengatakan, pada dasarnya, kebijakan One Gate yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun sudah sangat bagus. Namun, menurutnya ketika perangkat lunak dan keras tidak siap dengan hal itu, sama saja seperti menghalau angin dalam sebuah kebijakan.
“Seharusnya one gate adalah kebijakan yang sangat efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang ada di Kabupaten Madiun. Namun, hal itu harusnya dibarengi dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemerintahan paling bawah (desa) untuk disampaikan kepada masyarakat sebelum one gate diterapkan,” tutur Rudi saat diwawancarai di kediamannya, Sabtu (6/02/2021).
Ia menegaskan, jika penerapannya itu tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, tentu masyarakat akan sulit untuk memahaminya.
Baca Juga: Pria 45 Tahun di Madiun Ditemukan Gantung Diri
“Ketika one gate tidak disosialisasikan terlebih dahulu, maka itu sama saja mendistribusikan konflik antara perangkat desa dan masyarakat. Saya yakin itu, dan pasti masyarakat pemahamannya ganda. Harusnya sebelum kebijakan itu dimunculkan, ajak dong kami selaku legislatif untuk berbicara. Jangan sampai one gate malah menjadi konflik dan mengganggu perekonomian masyarakat,” cetusnya.
Sementara itu, salah satu warga yang juga merupakan instruktur senam di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Vikka Carolina mengatakan, kebijakan yang sudah berjalan beberapa hari tersebut dirasa sangat merugikan masyarakat kecil.
Menurutnya, dengan adanya pemberlakuan sistem satu pintu tersebut, Ia dan rekan-rekan kerjanya tidak bisa lagi mengajar senam di desa-desa yang berbeda.
“One gate ini sangat memprihatinkan bagi kami. Kami yang biasanya sehari bisa mengajar 4 sampai 6 kali senam antardesa, dengan adanya peraturan ini kami sama sekali tidak bisa bekerja dan masuk desa-desa yang sudah memberlakukan sistem one gate,” tuturnya kecewa.
“Kami berharap ketika pemerintah memberlakukan kebijakan, harusnya dibarengi dengan solusi untuk masyarakat,” tutupnya.
Pewarta: Puguh Setiawan
