60DTK, Gorontalo – Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 – 2026 perlu memperhatikan kondisi terkini Provinsi Gorontalo.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, pada Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapppeda), Senin (14/2/2022).
Idris mencontohkan seperti halnya pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kondisi perekonomian Gorontalo memiliki daya tahun yang relatif baik, namun perlu upaya lebih untuk tumbuh lebih cepat.
Demikian pula halnya tingkat kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat tingkat kemiskinan sebesar 17,65, turun menjadi 15,41 persen di tahun 2021 atau turun sebesar 2,24 persen selama kurun waktu empat tahun.
Idris menambahkan, permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan ke depan antara lain menyangkut pemerataan pembangunan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, serta Nilai Tukar Petani dan Nelayan.
Begitu pula dengan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, berbanding dengan terbalik dengan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Gini Gorontalo yang masih berada di angka 0,41 poin.
Untuk IPM yang meskipun tumbuh sebesar 1,99 poin menjadi 69 poin pada tahun 2021, tetapi masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional yang berada pada angka 72,29 poin.
“Begitu banyak permasalahan pembangunan yang dihadapi dan harus kita tuntaskan bersama, tetapi dari tahun ke tahun anggaran pemerintah makin berkurang. Untuk itu saya berharap bisa dirumuskan program yang bisa menjadi pengungkit, artinya satu program yang bisa memberikan dampak pada kemajuan banyak sektor,” tukas Idris. (ksm)
