60DTK, Gorontalo: Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Asisten Pemerintahan, serta Asisten Administrasi Umum, mengikuti puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara virtual dari Ruang Pertemuan (Meeting Room) Rangkong Lumire Hotel, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta semua lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dengan membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurutnya, upaya yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah reformasi aturan, salah satunya dengan melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik.
Baca juga: Gorontalo Jadi Provinsi Dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik Tahun 2020
“Ini merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem usaha, terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah,” ujar Jokowi.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah juga sedang melakukan reformasi struktural secara besar-besaran untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit, akan terus dipangkas.
“Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya,” imbuhnya.
Baca juga: Wagub Resmikan Asrama Mahasiswa Gorontalo di Manado
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Sebab, dia menilai mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Usai mengikuti pertemuan virtual tersebut, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie bersama tim TAPD juga menggelar pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Adian, di tempat yang sama. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut evaluasi ranperda APBD 2021 yang diajukan pemerintah kepada Kemendagri. (adv/rls)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
