Rusli Minta Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Gorontalo Diperketat

60DTK, Gorontalo – Sebagian besar masyarakat di Kota Gorontalo dinilai belum benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Padahal, Ibu Kota Provinsi Gorontalo itu menjadi daerah dengan jumlah kasus Covid-19 dibanding lima daerah lainnya.

Menyikapi hal itu, Gubernur Rusli melakukan pertemuan dengan dengan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Rabu (8/7/2020). Melalui pertemuan tersebut,  Rusli meminta penjelasan mengenai aturan dan ketegasan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Kemarin saya ke pasar Senin Moodu. Di sana banyak sekali saya temukan baik penjual, pembeli, abang bentor, masyarakat yang tidak menggunakan masker. Jaraknya juga tidak diatur, berdempet-dempetan. Padahal kan kita sudah sepakati untuk memperketat protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian,” jelas Rusli.

Hal lain yang disinggung Rusli dalam pertemuan tersebut, yakni banyaknya penolakan proses pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19 oleh keluarga pasien positif. Ia khawatir hal itu dapat menyebabkan semakin banyaknya kasus Corona di Kota Gorontalo.

“Saya kalau boleh usul, dibuatkan surat perjanjian di awal ya Pak Wali dan pihak Rumah sakit. Kalau ada pasien yang masuk rumah sakit kemudian positif, kalau misalnya meninggal dunia itu ada suratnya untuk di sepakati akan di kebumikan dengan protokol Covid-19,” pinta Rusli.

“Kalau misalnya tidak diterima untuk dikuburkan di pekuburan tempat tinggal pasien, kami sudah siapkan lahan pekuburan provinsi di Sipatana,” tambah Rusli.

Menanggapi permintaan ini, Marten Taha mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota. Ia meminta bantuan pemerintah provinsi untuk menertibkan para pelanggar protokol kesehatan.

“Kami juga sudah menurunkan tim kami Pak untuk protokol kesehatan ini. Dari kelurahan, kecamatan sampai di kota sudah ada. Tapi keterbatasan tim kami yang jadi kendalanya. Mungkin kalau di back up oleh Satpol PP Provinsi atau BPBD Provinsi, bisa sedikit teratasi,” tandas Marten. (adv)

Penulis: Andrianto Sanga