Sempat Tegang, Wartawan Klarifikasi Masalah Bansos Kemensos

60DTK, Blitar – Sejumlah wartawan media online dan cetak, menyesalkan sikap kepala Dinas Sosial, Romelan yang tidak sempat menemui untuk memberikan keterangan terkait bantuan sosial (Bansos) dari Kementrian Sosial (Kemensos), Provinsi dan Daerah.

Alasan beberapa media meminta keterangan dari Kepala Dinsos itu disebabkan setelah adanya hearing Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar dengan Komisi IV DPRD pada Rabu (17/6/2020) kemarin, yang mempersoalkan kesimpang siuran verifikasi faktual (Verfal) untuk penerima bansos akibat dampak pandemi Covid 19.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bagas Nanggolo Yudho Dili Prastiono koordinator APD yang melakukan protes di DPRD Kabupaten Blitar, mengatakan, bahwa carut marutnya pembagian bantuan sosial, baik itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH dan bantuan dari Kemensos lainya, kepala desa dituduh warganya tebang pilih dalam penyaluran bansos tersebut.

Diduga, hal itu berawal dari data yang tidak sinkron dengan realita di lapangan bagi penerima bantuan sosial di Kabupaten Blitar yang disinyalir tidak tepat sasaran. Kemudian, hal tersebut menjadikan beban moral bagi para kades yang akhirnya mendapat tudingan miring dari warga yang membuat gerah mereka, sehingga mereka harus mengadu ke DPRD.

Baca Juga: Kesal Data Bansos Error, Ratusan Kades Blitar Mengadu Ke DPRD

“Untuk bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos, masalahnya usulan kuota tidak sesuai,  sementara untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), barang yang diterimakan tidak sesuai bahkan terkesan ada intimidasi. Misalnya, seperti pembelanjaan harus di e-warung yang di tunjuk, juga masalah Burecol dan yang terakhir BPNT susulan non reguler yang di cek ternyata tidak bisa cair karena tidak adanya uang transferan yang  masuk ke rekening penerima. Padahal, yang bersangkutan jelas menerima undangan untuk pengambilan,” tegas pria yang akrab disapa Bagas kepada 60DTK di kantornya, Jumat (19/6/2020) kemarin.

Sementara itu, dari beberapa sumber menyebutkan, bahwa Gugus Tugas Kabupaten Blitar merencanakan anggaran untuk penanganan dampak akibat pandemi Covid-19 sebesar 104 Milyar. Sedangkan sampai saat ini masih dipergunakan kurang lebih 37 milyar.

Kemudian, bansos tersebut bakal digulirkan tiga kali dengan anggaran 34,5 milyar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 57.571 warga terdampak penanganan Virus Corona.

Bantuan akan diberikan selama tiga bulan, mulai April hingga Juni 2020. Namun berdasarkan verifikasi dan sinkronisasi data penerima, ternyata sampai saat ini jumlah sasaran hanya 42.296 warga dan tahap I sudah terealisasi sebesar 12,8 milyar.

“Rasionalisasi belanja masing-masing OPD 30 persen ini kemudian kami masukkan semua ke belanja tidak tetap (BTT) untuk dialokasikan pada penanganan wabah Covid-19,” kata Khusna, Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Pemkab Blitar, yang dikutip dari detikcom, Selasa (14/4/2020) lalu.

Baca Juga: Bupati Tanda Tangani MoU Layanan Singkat Dispendukcapil Kabupaten Blitar

Hampir dua jam beberapa awak media itu menunggu. Namun belakangan ada kabar bahwa Kadinsos Kabupaten Blitar, Romelan tidak bisa menemui, dengan alasan masih rapat koordinasi dengan Bupati Blitar, Rijanto bersama kepala OPD lingkup Pemkab Blitar di kantor Bupati Blitar, Kanigoro, membahas Bansos tahap II yang bakal segera digulirkan.

“Ya, pak kadis masih rapat di pendopo, agar teman-teman media sedianya sabar menunggu,” kata Arif, koordinator Pendamping TKSK ( Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Ponggok kepada awak media, Jumat (19/6/2020) di kantor Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Jalan A. Yani, Kota Blitar.

Karena yang ditunggu tidak kunjung datang, mereka sempat tegang dengan koordinator TKSK,  Arif, yang akhirnya puluhan awak media yang ingin mengklarifikasi dan meminta keterangan adanya dugaan tersebut meninggalkan kantor Dinsos Kabupaten Blitar begitu saja.

 

 

Pewarta: Achmad Zunaidi