Soal Kinerja Pj Gubernur Yang Hanya Masuk Kategori Cukup, PPI Salahkan Admin Pemprov

  • Whatsapp
Gorontalo Terus Percepat Digitalisasi Daerah Lewat ETPD
Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer.

60DTK, Gorontalo – Munculnya pemberian terkait kinerja Penjabat Gubernur Gorontalo yang hanya masuk kategori cukup setelah dievaluasi oleh Kemendagri, membuat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Provinsi Gorontalo angkat bicara.

Berdasarkan rilis dari PPI Provinsi Gorontalo yang ditanda tangani oleh ketua PPI, Roy Hasiru, dan Sekretaris PPI, Romi Moge, dijelaskan bahwa ada yang salah secara teknis dalam pengisian format penilaian dari Itjen Kemdagri RI yang dilakukan oleh admin dan tim penginput di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bacaan Lainnya
banner 468x60

“Ada yang salah dilakukan oleh tim penginput di lingkungan Pemprov Gorontalo yang mengakibatkan data dan fakta yang seharusnya diinput, tidak terinformasikan dan terkomunikasikan dengan baik kepada tim penilai kinerja Penjabat Gubernur dari Itjen Kemdagri RI,” ujar Roy Hasiru.

Mereka menilai selama kurang lebih tujuh bulan terakhir, Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer telah berkinerja baik, terutama pada aspek pemerintahan dan aspek pembangunan. Pemprov Gorontalo bahkan mengalokasikan Rp100 miliar untuk anggaran pemilu serentak, baik untuk tahun 2023 maupun 2024.

“Aspek pembangunan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai kinerja terbaik dalam hal penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja infrastruktur daerah untuk proyek-proyek yang dibiayai melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelasnya.

Termasuk dana alokasi umum (DAU), percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang kolaboratif, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting, serta penurunan inflasi daerah.

Sebagai informasi, sebelumnya dari hasil rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui bahwa Penjabat Gubernur Gorontalo tidak masuk kategori berkinerja baik. Dari total nilai sebesar 28, Provinsi Gorontalo masuk kategori cukup di urutan 23 dengan skor nilai 20 atau sebesar 71,5 persen. Padahal dalam data tersebut pula, Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Boalemo berada di urutan 20, dengan skor nilai 21 atau sebesar 75 persen.

Pos terkait