60DTK – Gorontalo: Tahun ini, terdapat 2.481 pasien asal Provinsi Gorontalo yang akan dirujuk ke rumah sakit luar daerah. Jumlah itu merupakan angka pertahun yang dihitung daru dua rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo yakni; RS. Aloe Saboe Kota Gorontalo dan RS. MM Dunda Kabupaten Gorontalo.
BACA: Warga Miskin Antusias Atas Pembangunan RS Ainun Habibie
Adapun rumah sakit luar daerah yang dituju di antaranya ialah Manado, Makassar, Jakarta dan Surabaya. Jika biaya yang dibutuhkan dari setiap rujukan berkisar Rp. 12 – Rp. 15 Juta, maka sedikitnya ada Rp. 59,4 Miliar uang pasien yang harus keluar untuk biaya berobat selamat satu minggu.
“Biaya ini bisa saja lebih, karena pasien yang dirujuk itu kan di dampingi keluarganya. Semakin banyak yang ikut, semakin besar biayanya. Belum lagi soal ongkos, transportasi dan akomodasi selama dirawat”, terang Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki dalam Forum Diskusi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit Ainun Habibie, Minggu (18/08).
BACA: Proses KPBU RS Ainun Habibie Tinggal Tunggu Legal Opinion
Sementara lanjut Budi, pemerintah provinsi hanya mampu menyediakan anggaran Rp. 1,25 Miliar per tahun untuk pasien rujukan. Dana ini hanya bisa mengakomodir 20 – 25 pasien miskin tergantung lokasi daerah dan rumah sakit yang dituju.
“Berdasarkan kajian inilah kenapa KPBU RS Ainun ini perlu untuk kita laksanakan. Jika RS Ainun sudah menjadi rumah sakit rujukan tipe B, maka pasien yang keluar daerah ini bisa berobat di Gorontalo dengan biayanya yang lebih murah”, lanjut Budi.
BACA: Pengembangan RS Ainun Habibie Masuk Tahap Finalisasi Persetujuan KPBU
KPBU RS Ainun yang dibangun melalui investasi swasta, memungkinkan untuk berevolusi menjadi rumah sakit yang modern dan canggih dalam waktu yang singkat. Jika saat ini RS Ainun memiliki tipe C dengan 63 kamar tidur, 19 dokter serta 75 tenaga medis akan berubah menjadi tipe B dengan 267 kamar tidur, 75 dokter serta 509 tenaga medis.
Diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Idris Rahim itu, dihadiri oleh sejumlah pembicara di antaranya Direktur Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Bapppeda Provinsi serta Wakajati Gorontalo. Diskusi juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, LSM serta pengurus partai politik. (adv)
