60DTK, Kota Gorontalo – DPRD Kota Gorontalo menerima sejumlah aspirasi dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo terkait permasalahan yang terjadi di wilayah Ibu Kota Provinsi Gorontalo, Jumat (27/05/2022).
Aspirasi yang dimaksud adalah penanganan sampah serta dampak negatif pekerjaan proyek pasar tua, Pusat Kuliner Kalimadu, dan Jalan Nani Wartabone atau bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Kami mendorong DPRD agar berkomitmen sekaligus mendorong pemerintah daerah supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Gorontalo ini,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo, Aris Setiawan Karim usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Gorontalo.
Mengenai sampah, kata Aris, mereka melihat permasalahan tersebut belum tertangani dengan baik sampai sekarang. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya sampah-sampah yang bisa ditemui di beberapa sudut wilayah Kota Gorontalo.
Terkait dengan proyek dana PEN, mereka juga menilai bahwa hal ini tidak hanya sekadar memberi dampak positif terhadap masyarakat khususnya pedagang kecil, tapi juga dampak negatif. Oleh karena itu, menurutnya hal ini harus jadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“Setelah kami melakukan investigasi di lapangan dengan mewawancarai pedagang-pedagang kecil yang ada, ternyata ekonomi mereka malah menurun. Di antara mereka juga ini ada yang tidak tahu lagi mau jualan di tempat mana. Jadi kami ingin mereka ini mendapat jaminan seperti relokasi pedagang,” pungkasnya.
Menanggapi aspirasi HMI tersebut, DPRD Kota Gorontalo berencana melakukan beberapa hal. Soal masalah sampah misalnya, lembaga legislatif itu ke depan akan coba membahas penambahan armada pengangkut sampah bersama pihak pemerintah.
“Kemudian kita akan memfasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencari anggaran di Pemerintah Pusat sekaligus menambah upah pemungut sampah, supaya mereka akan lebih semangat bekerja,” ujar Anggota DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti.
Mengenai dampak proyek pekerjaan infrastruktur terhadap pedagang kecil, DPRD coba berbicara dengan dinas terkait untuk segera menyediakan tempat jualan khusus bagi mereka.
“Tadi juga sudah disampaikan oleh pihak pemerintah akan disediakan 204 petak tempat yang bisa digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Ini yang akan kita tindak lanjuti,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
