12 Ribu Peserta BPJS KIS akan Dinonaktifkan, Adnan: Jangan Sampai Terjadi

  • Whatsapp
Adnan Entengo
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo Saat Diwawancara Awak Media, usai Melakukan Pertemuan Bersama BPJS Kesehatan, di Ruangan Inogaluma DPRD, Senin (1/2/2021). Foto: Hendra 60DTK

60DTK, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo minta agar rencana penonaktifan peserta BPJS Kartu Indonesia Sehat tidak dilakukan.

“Kami menyoroti terkait per satu Februari nanti akan ada peserta BPJS KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang akan di non aktifkan. Kurang lebih 12 Ribu. Sehingga ini kami meminta jangan sampai terjadi,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Adnan Entengo usai melalukan rapat bersama BPJS Kesehatan Gorontalo, Senin (1/2/2021).

Karena jika hal ini, dilakukan takutnya akan berdampak pada masyarakat. Kata dia, jika suatu saat masyarakat akan menggunakan kartu tersebut, mereka akan terkejut kartunya sudah tidak aktif lagi.

rapat Komisi IV DPRD Provinsi bersama BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo
Suasana Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Bersama BPJS Kesehatan. (Foto: Hendra 60DTK)

“Mereka pasti akan berteriak (keluhkan), ketika mereka cek tiba-tiba kartunya tidak aktif. Kita berharap ini bisa direduksi atau bisa diminimalisir. Kami sangat berharap ini jangan sampai terjadi, karena non aktif ini juga sudah terjadi kepada masyarakat kita di tahun periode 2020 kemarin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, Muhamad Yusrizal kepada awak media, menegaskan, dari jumlah 974,10 Jiwa yang terdaftar, ada 12 Ribu peserta akan dinonaktifkan sementara.

Baca Juga: DPRD Provinsi Gorontalo Bertemu BPOM, Ini yang Dibahas

Alasan dinonaktifkan, dikarenakan anggaran dari pemerintah yang sangat terbatas. SelainĀ  itu juga, melihat status dari peserta yang sudah tidak aktif.

“Nah, memang penonaktifan ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, baik kota/kabupaten maupun provinsi. Karena mereka yang lebih tau dari status tidak aktifnya para peserta tersebut,” jelas Muhamad Yusrizal.

“Berdasarkan ketersediaan anggaran, kemarin provinsi mengajukan penonaktifan sebesar 12 Ribu dari total yang sudah terdaftar. Karena yang penonaktifan ini, dihitung dari peserta aktif. Karena kalau sudah tidak aktif, tidak mungkin lagi diusulkan,” sambungnya. (adv)

Pos terkait