60DTK – Politik : Rapat evaluasi pengawasan kampanye pemilu 2019 yang di laksanakan di ruang sidang kantor Bawaslu Prov. Gorontalo petang tadi, menghasilkan beberapa keputusan terkait pemasangan Atribut yang terdapat pada angkutan umum, senin (3/12/2018).
Jaharudin Umar yang merupakan Ketua Bawaslu Prov. Gorontalo menyampaikan, sesuai dengan surat No. 19 dan 90 menerangkan bahwa alat peraga kampanye yang tertempel di angkutan umun, tidak di perbolehkan lagi, ketika pihak bawaslu menemukan hal tersebut akan segera di tindaki dan di tertibkan.
“Angkutan Umum yang kami maksud di sini adalah, angkutan umum yang memiliki plat kuning, dan angkutan umum plat merah yang di gunakan oleh pemerintah. Mulai besok kami akan melakukan sosialisasi terkait adanya aturan ini. masalah bentor, grab, dan taksi gelap masih belum jelas juga statusnya apakah angkutan umum atau tidak, nah ini yang kemudian menjadi tugas kami untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Kesbangpol,” terangnya.
“Kami juga sudah menyampaikan ke Bawaslu Kota, agar kemudian penertiban ini kami lakukan secara serentak, mulai dari Kota Gorontalo, Kab. Boalemo, Bone bolango, Gorontalo utara dan Kab. Pohuwato. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Unit Satlantas Gorontalo Kota, Satuan Pamong Paraja (Satpol PP), sehingga penertiban yang kami lakukan tersebut, keamanan di lapangan tetap terjaga dan tidak akan terjadi kecemburuan di antara mereka,” Tambahnya.
Harapan dari Bawaslu, Kepolisian, Satpol PP dan Kesbangpol saat melakukan penertiban, juga bisa di lakukan oleh Partai Poltik dan Caleg yang atributnya masih terpasang di mobil angkutan umum yang kami maksud, namun sebelum kami akan turun penertiban masih akan dilakukan koordinasi dengan pihak terlibat, agar nantinya persepsi kami bisa sama, Imbuhnya di akhir wawancara.(mf)
