60DTK, Gorontalo – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai menyosialisasikan penerapan new normal yang akan mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo.
Sosialisasi yang berlangsung melalui webminar (web seminar) tersebut, juga diikuti oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie; Kapolda Gorontalo, Adnas; Pangdam XIII Merdeka, Santos Gunawan Matondang; serta Danrem 133/NWB, Bagus Antonov Hardito.
Baca juga: Pemrov Gorontalo Salurkan 1.350 Paket Sembako Ke Karyawan Toko Nonpangan
“Semalam (Kamis, 28 Mei 2020) ada sosialisasi dari Pak Doni Monardo (Kepala BNPB) dengan timnya kepada gubernur dan bupati/walikota (tentang penerapan new normal). Kita akan lihat bagaimana teknisnya. Tapi kalau sepintas sama dengan protokol kesehatan yang ada,” ungkap Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Jumat (29/05/2020).
Rusli mengatakan, meski belum mengetahui lebih detail terkait teknis penerapan new normal nanti, namun Ia mengaku sudah siap dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan new normal di Tanah Serambi Madinah itu.
Baca juga: Rusli Berharap Masyarakat Gorontalo Bisa Patuh Saat New Normal Diterapkan Nanti
“Konsep dari Pak Presiden itu dengan melibatkan TNI dan Polri. Contohnya mal-mal kalo biasanya 100 sampai 200 orang yang bisa masuk, sekarang mungkin hanya separuhnya, dan itu gantian. Begitu juga dengan sekolah dan lainnya. Kalau sudah jelas perintah Pak Presiden dan Pemerintah Pusat, kita sami’na wa atha’na (dengar dan taat) saja,” jelasnya.
Selain itu, saat dikonfirmasi soal rencana perpanjangan PSBB, Rusli belum bisa memastikan. Sebab Ia masih menunggu kajian dari tim teknis. Andai PSBB masih tetap berlanjut, bisa saja akan dikombinasikan dengan new normal.
Baca juga: Terus Dibenahi, RS Ainun Habibie Segera Siap Jadi Rujukan Pasien Covid-19
Pada kesempatan itu juga, Rusli membantah bahwa Gorontalo tidak lagi termasuk salah satu daerah yang akan diterapkan new normal tahap pertama ini. Bahkan Ia membeberkan bahwa ada kemungkinan Presiden Jokowi berkunjung ke Gorontalo untuk melihat penerapannya di awal Juni 2020 mendatang.
“Namun rencana itu belum bisa dipastikan. Masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana Negara,” tukasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
