Bulan Mei Ini, Serapan Anggaran Pemprov Gorontalo Melampaui Target

60DTK, Gorontalo – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan Mei tahun anggaran 2021, melampaui target. Untuk target fisik sebesar 34,23 persen, realisasinya mencapai 47,17 persen. Sedangkan untuk target keuangan 31,39 persen, realisasinya sebesar 35,74 persen.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Darda Daraba, saat memimpin rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Dulohupa Kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/06/2021).

Sekdaprov Gorontalo, Darda Daraba (tengah), saat memimpin rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Dulohupa Kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/06/2021). (Foto: Nova, IKP)

“Kalau kita lihat grafik, terget kita tahun ini jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat peduli terhadap rencana fisik dan keuangan yang telah ditetapkan,” ujar Idris.

pemuda

Baca juga: Wagub Gorontalo Tinjau Pusat Isolasi Covid-19 di Boalemo

Dari hasil laporan Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan, secara keseluruhan dari 33 OPD Provinsi Gorontalo, 20 di antaranya mencapai target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan. Sementara yang belum mencapai target fisik dan keuangan tersisa 13 OPD.

Darda pun berharap agar kepala-kepala OPD dapat memperhatikan setiap kendala yang dapat menyebabkan realisasi tidak memenuhi target.

Sementara itu, terkait percepatan pengadaan dan jasa, Darda mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk segera mengantisipasi paket pekerjaan yang belum optimal, baik yang didanai APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.

Baca juga: Idah Minta Masyarakat Ikut Dukung Program Pencegahan Stunting Dari Kemensos

“Saya lihat masih ada beberapa kegiatan yang belum tercatat di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini tantangan Ibu Karo P2E dan Pak Asisten, nanti berikut pastikan jumlah kegiatan atau uangnya yang ada di RKA masing-masing itu sama yang dimasukan di SIRUP,” tegas Darda.

“Jadi yang tidak memerlukan proses pengadaan barang dan jasa langsung dipisahkan. Sehingga nanti masuk SIRUP, P2E bisa kontrol dari sisi proses belanja barang jasa,” tutupnya. (adv)

 

Sumber: Gorontaloprov.go.id

Ikuti Kami

Ikuti perkembangan informasi disekitar anda melalui media sosial kami. Ubah hidupmu dengan membaca berita 60dtk.com

Related Articles