60DTK, Kabupaten Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kendala yang dihadapi oleh pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Kendala-kendala yang dipaparkan oleh pengelola RSUD dr. Hasri Ainun Habibie tersebut di antaranya kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pendukung perawatan pasien.
“Hal-hal yang masih kurang baik SDM, infrastruktur, dan lain-lain itu sudah kita tangkap dan akan kita masukan dalam rekomendasi,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R. A. Jusuf usai memimpin tim pansus LKPJ melakukan kunjungan kerja ke RSUD tersebut, Kamis (24/03/2022).
Paris mengatakan, pelayanan maksimal di rumah sakit itu harus mendapat dukungan. Salah satu alasannya, karena tempat ini jadi salah satu tujuan masyarakat Gorontalo untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
“Syukur Pak Gubernur dan pihak rumah sakit sudah merencanakan dengan bagus eksistensi rumah sakit ini ke depan. Ada anggaran sekitar Rp150 miliar yang bersumber dari dana PEN akan digunakan untuk dua jenis pekerjaan. Menurut kami ini sudah dapat memberikan perubahan awal untuk rumah sakit ini sendiri,” tandasnya.
Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Fitriyanto Rajak mengatakan, kekurangan tidak hanya pada tenaga perawat dan dokter saja, tapi juga pada tenaga penunjang seperti bagian laundry (4 orang), central sterile supply departement atau CSSD (4 orang), laboratorium (5 orang), sampai radiologi (5 orang).
“Itu yang sangat kami butuhkan support dari DPRD. Kami berharap bisa diakomodir dalam bentuk penganggaran penambahan SDM,” ujarnya.
Adapun soal sarana dan prasarana, saat ini pihaknya hanya memaksimalkan gedung unit gawat darurat (UGD) untuk pasien rawat inap. Oleh karena itu, Ia sangat berharap program PEN untuk pembangunan menara rawat inap segera dilaksanakan.
“Proses lelangnya sudah jalan, kalau sudah ada pemenangnya kemungkinan pembangunannya sudah bisa dimulai akhir April dan selesai 31 Desember 2022 ini. Anggaran PEN itu total ada Rp150 miliar. Rp105 miliar untuk pembangunan tower rawat inap, perbaikan jalan, PAL, listrik, pagar, dan sarana lain. Sekitar Rp40 miliar untuk alat kesehatan dan sisanya untuk konsultan MK,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
