Dinas PRKP Gorontalo di Dorong jadi Zona Wilayah Bebas Korupsi

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (kiri), menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Struktural di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Hotel Grand Whiz Manado, Jum’at (07/02/2020). Foto : Haris/Humas.

60DTK – Kota Manado : Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo menjadi zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Hal itu sampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Pejabat struktural Dinas PRKP Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Whiz Manado, Jum’at (07/02/2020).

Bacaan Lainnya

Baca Juga : Dinas PRKP Ajak Warga Palopo Atasi Masalah Kekumuhan

“Pimpinan dan seluruh aparatur harus berupaya untuk mewujudkan Dinas PRKP ini sebagai zona Wilayah Bebas Korupsi. Kita harus berlomba-lomba dalam memberantas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”, ujar Idris.

Untuk mencapai hal itu lanjut Idris, harus didukung aparatur yang memiliki integritas dan berkarakter. Sebab menurutnya, integritas tidak hanya sekedar tertuang di atas kertas dan ditandatangani. Melainkan harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Baca Juga : Dinas PRKP Canangkan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

“Integritas itu tidak hanya sekedar ditandatangani, tetapi kita harus mampu untuk bersikap jujur, punya tanggungjawab, komitmen, proaktif, serta tidak melakukan KKN”, jelas Idris.

Di samping itu, karakter aparatur menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan zona WBK. Sebab menurut Idris, sudah bukan zamannya lagi seorang aparatur pemerintah mempersulit masyarakat. Tetapi sebaliknya, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga : Penyelesaian Rumah Mahyani Bukan Kesalahan Dinas PRKP

“Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat itu merupakan kewajiban kita sebagai aparatur”, imbuhnya.

Idris optimis, upaya untuk mencapai zona WBK akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas PRKP dalam pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR), penyediaan dan rehabilitasi rumah untuk korban bencana alam, serta peningkatan sarana prasarana permukiman.

Baca Juga : Idris Rahim : Jangan Berbelit-Belit Melayani Masyarakat

Dari tahun 2012 hingga 2019 sejak periode pertama Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah membangun 16.853 RHIR. Tahun ini, rencana pembangunan RHIR sebanyak 650 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp32,3 miliar. (adv)

Sumber : humas.gorontaloprov.go.id

Pos terkait