60DTK.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Langkah tersebut diambil guna mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Usulan revisi itu disampaikan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda tersebut, Selasa (17/11/2026).
Gusnar menegaskan, penyesuaian regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan aset daerah dapat mengikuti perkembangan aturan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Meskipun revisi ini tidak banyak menyentuh jumlah pasal, ia menilai muatan perubahannya sangat krusial untuk mendorong pengelolaan barang milik daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
“Sering kali kita rajin berbelanja aset, tetapi dari sisi pemanfaatannya tidak diperhitungkan. Akibatnya, ada kelebihan pengadaan yang menyebabkan ketidakefisienan,” kata Gusnar.
Dalam pemaparannya, Gusnar merinci lima poin pokok yang menjadi sorotan dalam perubahan Perda tersebut. Poin itu meliputi penguatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penyempurnaan pemanfaatan aset, serta penguatan penilaian aset.
Selain itu, perubahan juga mencakup penyesuaian aset terhadap perubahan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perbaikan mekanisme penghapusan dan pengawasan.
Menurut Gusnar, perencanaan kebutuhan aset harus disusun secara lebih teliti dengan memperkirakan kebutuhan pemerintah daerah minimal satu sampai dua tahun mendatang.
Perencanaan yang matang itu dinilai penting agar pengadaan barang benar-benar sesuai kebutuhan sekaligus ditopang oleh alokasi anggaran yang tepat.
Tidak hanya itu, penilaian aset juga perlu dilakukan secara rutin agar nilai barang milik daerah tetap selaras dengan kondisi fisik dan perkembangan harga pasar.
Upaya tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pemindahtanganan aset.
“Barang milik daerah ini ada dua aspek. Ada yang tercatat secara administratif, tetapi ketika dicek di lapangan, entah ada di mana. Ini yang menjadi persoalan dan perlu kita benahi bersama,” ujarnya.
Gusnar berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD dapat melahirkan regulasi yang lebih efektif.
Dengan regulasi baru itu, seluruh tahapan mulai dari pengadaan, pemanfaatan, penilaian, hingga penghapusan aset daerah diharapkan berjalan tertib dan saling terintegrasi.

Komentar