60DTK, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi telah menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2022, pada rapat paripurna DPRD, Senin (3/04/2023).
Rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf kepada Plt. Sekda Provinsi Gorontalo, Syukri J. Botutihe.
Ketua Panitia Khusus LKPJ Gubenur, Sun Biki saat diwawancarai mengungkapkan ada 11 poin rekomendasi yang telah diberikan, di antaranya masalah aset, Rumah Sakit Umum Ainun Habibie, masalah stunting yang masih tinggi, angka kemiskinan yang masih naik 0,10 persen pada tahun 2022, serta masalah penataan birokrasi.
“Ada sebelas rekomendasi yang merupakan catatan strategis untuk perbaikan kinerja Penjabat Gubernur, dan masalah birokrasi ini kelihatan kurang baik, sehingga mengakibatkan sampai hari ini TPP dan TKD pegawai belum dibayar,” ungkap Ketua Pansus, Sun Biki.
Selanjutnya, masalah command center yang belum berfungsi, masalah tender proyek-proyek yang harus tepat waktu, hingga masalah silva yang masih tinggi.
“Silva itu artinya uang yang tidak digunakan, jadi dari uang yang terbatas masih ada sisa sekitar Rp240 kita,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, masalah pengangkatan sekretaris daerah definitif juga menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut.
“Saya berharap jabatan sekretaris daerah segera di didefinitifkan. Itu sebelas poin yang kita rekomendasikan dan kami harapkan bisa menjadi perbaikan kinerja Penjabat Gubernur,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
