Ini Langkah Pemkot Gorontalo Kendalikan Inflasi di Daerah

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, saat menyampaikan langkahnya dalam mengendalikan inflasi daerah pada rapat bersama TPID di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (24/08/2021). (Foto: Istimewa)

60DTK, Kota Gorontalo – Menjaga terjadinya inflasi daerah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk menjaga penetapan harga pokok, Pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan yang terbaik.

Wali Kota Gorontalo mengatakan, pihaknya terus menjalankan 4K, yakni ketersediaan pasokan bahan pokok, kelancaran distribusinya, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder adalah langkah menjaga tidak terjadinya inflasi.

Bacaan Lainnya
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, saat menyampaikan langkahnya dalam mengendalikan inflasi daerah pada rapat bersama TPID di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (24/08/2021). (Foto: Istimewa)

Terbukti tercatat pada bulan Juli 2021, inflasi Kota Gorontalo berada pada 2,54 persen.

“Pada bulan Juli, inflasi Kota Gorontalo berada pada angka 2,54 persen, artinya masih pada posisi normal. Karena inflasi itu harus 3 persen plus minus, atau bisa 3 sampai 4 persen. Tapi tidak bisa juga terlalu turun karena namanya sudah deflasi,” beber Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat diwawancara usai rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Selasa (24/08/2021).

Ia menjelaskan, pada 4K tersebut, kita harus memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok masyarakat itu harus ada dan tersedia di pasar. Jangan sampai terjadi kelangkaan.

“Sebab prinsip ekonomi itu mengatakan bahwa kalau barang langka berarti pasti mahal harganya, makanya tugas pemerintah melakukan operasi pasar. Misalnya barang pemicu inflasi itu salah satunya rica atau cabe rawit,” jelasnya.

Begitu juga dengan kelancaran distribusi bahan pokok. Karena salah satu penyebab terjadinya kelangkaan bahan pokok adalah terlambatnya distribusi barang ke daerah.

“Kita sekarang memang sedang pembatasan mobilitas masyarakat, tetapi di dalam keputusan pemerintah pusat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri itu, setiap kendaraan atau distribusi barang-barang kebutuhan pokok itu dilancarkan,” tambahnya.

Begitu pun dengan keterjangkauan harga. Ini juga yang memicu terjadinya inflasi. Karena kalau harga naik, daya beli masyarakat akan menurun.

“Yang keempat komunikasi yang efektif, artinya kita harus mengomunikasikan dengan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, pengusaha, swasta, pengusaha, dan rakyat pada umumnya,” pungkasnya. (adv)

 

Pewarta: Hendra Setiawan

Pos terkait