60DTK, Kota Gorontalo – Pelaksana Harian (Plh.) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid menyebutkan bahwa untuk menciptakan kota tanggap ancaman narkoba, dibutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan e-government yang sinergi dengan strategi pemerintah.
Tentu, strategi pemerintah itu dalam hal menerapkan sistem government to government (G2G), di mana sistem ini dapat meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi daring antara departemen atau lembaga melalui basis data.
Hal ini disampaikan Ismail saat memberikan arahan pada pembukaan workshop tematik P4GN yang membahas terkait implementasi aspek hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba, yang dilaksanakan di Balai Riung Hotel Yulia, Selasa (11/06/2024).
“Dalam menciptakan kota tanpa ancaman narkoba, maka dibutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan e-government atau sistem government to government (G2G). Karena sistem ini memungkinkan untuk berkomunikasi dan saling tukar informasi antara lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi,” ujarnya.
Untuk itu, Ismail juga menegaskan bahwa sistem G2G ini dapat membantu program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), dalam memperoleh data untuk mengidentifikasi masalah maupun program yang spesifik terkait bidang pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba.
“Sebagai contoh di Surabaya ada yang namanya Surabaya Integritas Criminal Justice System (SICJS). Sistem ini bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan valid sekaligus menciptakan pengawasan yang berintegritas antara lembaga pelayanan hukum, yaitu BNNK, BNNP, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, OPD, dan pemerintah kota atau kabupaten,” tegasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
