Kantor Desa Mirip Istana Merdeka Tuai Kritik dari Ketua DPD RI

60DTK, Kendari – Kantor Desa yang mirip Istana Merdeka di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung, menuai kritikan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, anggaran dana desa tidak semestinya digunakan seperti itu. Seharusnya anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang perekonomian desa.

“Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, saat melakukan kunjungan kerja ke Kendari, Sabtu (21/11/2020).

“Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” lanjutnya.

Baca Juga: Kapolda Gorontalo Adakan Rompi Khusus Bagi Jurnalis Gorontalo

Ia menegaskan, kantor desa dengan nuansa megah seperti itu, dinilai kurang memiliki manfaat bagi masyarakat. Lebih bermanfaat jika digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, ataupun membantu warganya yang miskin.

“Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” tegasnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada perangkat desa dapat memehami secara penuh dari penggunaan anggaran tersebut. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam penggunaan dana ini.

“Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” Imbuhnya.

Sebelumnya, Kemegahan Kantor Desa Cempaka dipamerkan di media sosial. Dimana pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp 400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.

 

Pewarta: Hendra Setiawan