Kelurahan dan Desa Rawan Pangan di Gorontalo Berkurang Empat Tahun Terakhir

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno. (Foto: Andi 60dtk)

60DTK, Bone Bolango – Jumlah kelurahan dan desa rawan pangan di Provinsi Gorontalo disebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022 lalu.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno mengungkapkan, dari 700-an kelurahan dan desa di Gorontalo, tinggal sekitar 140 di antaranya yang masih masuk dalam kategori sangat rawan, rawan, dan agak rawan.

Bacaan Lainnya
banner 468x60

Ratusan kelurahan dan desa ini rata-rata tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Di Kota Gorontalo misalnya ada daerah Tanjung Kramat, Sari Tani di Daerah Boalemo, Pinogu di Bone Bolango, Taluditi di Pohuwato, dan Potanga di Gorontalo Utara.

“Sejak tahun 2018 sampai 2022, alhamdulillah kita cukup signifikan untuk menurunkan jumlah daerah rawan pangan. Keseluruhan daerah rawan pangan kategori sangat rawan, rawan, dan agak rawan itu tinggal sekitar 140 dari sebelumnya hampir 170,” beber Sutrisno saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (16/01/2023).

“Khusus yang prioritas I (kategori sangat rawan), itu sekarang tinggal 19. Kalau tidak salah sebelumnya ada 27, kemudian turun jadi 23, sekarang tinggal 19, jadi cukup signifikan penurunannya,” tambahnya.

Menurut Sutrisno, ada berbagai faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi rawan pangan. Salah satu contohnya berkaitan dengan ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan penduduk setempat.

“Dalam upaya penurunan daerah rawan pangan ini, ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya melalui program PDRP (penanganan daerah rawan pangan), di situ kita memberikan bantuan pangan seperti beras, telur, gula, dan minyak goreng,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, Dinas Pangan juga mengembangkan 15 kios akses pangan yang tersebar di sejumlah wilayah. Kios-kios milik masyarakat ini diberikan bantuan berbagai jenis bahan pangan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

“Kemudian kita melakukan kolaborasi program dengan 10 OPD (organisasi pemerintah daerah). Misalnya dengan Dinas PU, Perkim, dan lain-lain yang bisa mengintervensi daerah rawan pangan,” pungkasnya. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait