LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2020 sudah diserahkan ke DPRD

LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2020 sudah diserahkan ke DPRD (Utama)
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, dalam Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo Ke - 45, Senin (19/4/2021). Foto: Salman.

60DTK, Gorontalo – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2020 sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Penyerahan laporan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo Ke – 45, Senin (19/4/2021).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Idris Rahim menyampaikan, LKPJ itu juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah serta realisasi target dan sasaran pembangunan.

Bacaan Lainnya

Kinerja pembangunan Tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.

“Tahun 2020 ekonomi Gorontalo melambat minus 0,02 persen. Hal ini diakibatkan merebaknya wabah virus COVID-19. Sehingga berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya kebijakan social distancing, PSBB sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai COVID-19, hingga recofusing anggaran berpengaruh signifikan terhadap perkekonomian daerah maupun nasional,” papar Idris.

Di tengah pandemi COVID-19 secara nasional kemiskinan di Gorontalo naik 0,28 persen dari sebelumnya hanya 15,59 persen. Namun angka tersebut cukup stabil dari target yang ada yakni 15,86 – 15,8 persen.

LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2020 sudah diserahkan ke DPRD (Tambahan)
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim membacakan sambutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo Ke – 45, Senin (19/4/2021). Foto: Salman.

Sementara itu untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,28 dari target yang ada yakni 5,28 persen. Sedangkan capaian indeks pembangunan manusia sebesar 68,68 persen dari target 68,71 persen yang berarti masih on the track.

“APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar Rp1,86 trilyun pun mengalami penurunan sebesar 4,62 persen. Penurunan APBD ini juga dipengaruhi oleh tidak maksimalnya sumber-sumber pandapatan daerah, salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Namun Provinsi Gorontalo patut sedikit berbangga bahwa ekonomi Gorontalo masih di atas rata-rata nasional dan masih berada di posisi atau urutan ke lima tertinggi secara nasional,” tambah Idris.

Pada kesempatan itu Idris menekankan dinamika pembangunan ditengah-tengah situasi COVID-19 menuntut semua pihak untuk bergerak cepat dan fokus terhadap strategi pemulihan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan lintas bidang, maupun koordinasi seluruh unsur pembangunan di Provinsi Gorontalo.

“Tetapi Alhamdulillah di tahun 2020 kita tetap berhasil menjaga beberapa capaian kinerja pembangunan. Capaian ini mengindikasikan dua hal penting, yakni belanja publik yang kita laksanakan di Gorontalo telah berjalan efektif, efesien, ekonomis dan relevan sesuai potensi dan kebutuhan daerah,” jelasnya.

“Disamping itu, upaya pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial melalui BLT, serta kebijakan pinjaman dana PEN dinilai mampu dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan ditengah pandemi covid-19,” tukas Idris (adv)

Pos terkait