Marten Taha Diskusikan Soal Pembangunan Daerah Bersama Para Jurnalis

  • Whatsapp
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat menanggapi masukan, kritikan, dan pertanyaan dari para wartawan di kegiatan media gathering yang berlangsung di Halaman Kantor Bappeda Kota Gorontalo, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Pemkot Gorontalo)

60DTK, Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mendiskusikan soal pembangunan daerah dengan para pimpinan media dan wartawan yang ada di Provinsi Gorontalo. Diskusi tersebut dikemas dalam sebuah acara media gathering bertajuk merdeka bicara, yang berlangsung di Halaman Kantor Bappeda Kota Gorontalo, Kamis (18/08/2022).

Melalui kegiatan ini, Marten memaparkan beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sampai sejauh ini, khususnya dalam bidang kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi.

Bacaan Lainnya

Tidak sampai di situ, Ia juga turut meminta masukan, saran, bahkan kritikan dari pimpinan media dan wartawan supaya kebijakan maupun program dan kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo ke depan bisa semakin baik dari sebelumnya.

“Dalam pandangan saya, peran media itu sebagai wadah dan juga jembatan suatu informasi. Apa yang dibuat oleh pemerintah daerah bisa diketahui oleh masyarakat karena ada media,” ujar Marten.

“Selalu saya katakan, suara dari media itu adalah representasi dari semua suara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi media ini sangat penting, strategis, dan diperlukan,” tambahnya.

Memanfaatkan kesempatan tersebut, beberapa orang wartawan menyampaikan pandangan, masukan, bahkan kritikan terhadap beberapa program dan kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini sementara berjalan.

Salah satu wartawan, Andrianto Sanga misalnya, menekankan pemerintah supaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dari berbagai sektor, khususnya pajak reklame dan pajak usaha. Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting, mengingat seluruh daerah di Provinsi Gorontalo masih sangat mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Kenapa ini penting, karena untuk melakukan pembangunan, pemerintah butuh anggaran. Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan dana transfer. Belum lagi ke depan dengan adanya rencana penghapusan tenaga honor, kemudian diganti dengan PPPK, kemungkinan ini akan menambah lagi beban APBD,” ujarnya.

Wartawan lainnya, Reza Saad, mempertanyakan soal proyek Jalan Nani Wartabone dan drainase di sekitar UNG yang pekerjaannya dinilai masih kurang baik. Menurutnya, hal itu menjadi pertanyaan banyak warga sekitar.

Wartawan berikutnyaa, Ridwan Mooduto juga menyinggung soal pekerjaan infrastruktur. Menurutnya, pekerjaan drainase di Jalan Nani Wartabone terkesan lambat dan tidak sesuai rencana awal.

“Kalau memang pekerjaannya berubah saat sudah di tengah jalan, kenapa tidak direncanakan hal itu dari awal. Ini harus jadi pelajaran bagi semua pihak ke depan,” ujarnya. (adv)

Pos terkait