Nelayan Gorontalo Dapat Bantuan Rp.7,9 Milyar Dari Menteri KKP

KKP
Menteri KKP, Edhy Prabowo, Didampingi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dan Sejumlah Kepala Daerah Menabur Benih Udang Vaname di Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara, Kamis (11/6/2020). Di Tambak Rakyat itu Edhy Melepas 28 Ribu Benih Lobster dan Menyerahkan Bantuan Senilai Rp. 7,9 Miliar untuk Lima kabupaten-kota. (Foto: Salman Humas)

60DTK, Kabupaten Gorontalo Utara – Para Nelayan di Lima Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan sebesar Rp.7,9 Milyar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Edhy Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja di Gorontalo, tepatnya di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara, Kamis (11/06/2020).

Bacaan Lainnya

Besaran bantuan ini akan dibagi disetiap Kabupaten/kota. Rinciannya, untuk Gorontalo Utara sebesar Rp. 4 Milyar, Bone Bolango senilai Rp, 3,24 Milyar, Boalemo sebanyak Rp. 289 Juta, dan Pohuwato sejumlah Rp. 250 Juta, serta Kota Gorontalo sebesar Rp. 185 Juta.

“Saya berharap nelayan di Gorontalo makin serius untuk budidaya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” harap Edhy.

Baca Juga: Menteri KKP Jamin Pengurusan SIPI Kapal 30 GT Kurang Dari Satu Jam

Pada kesempatan itu juga, Edhy mendorong para Nelayan untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam membiayai modal budidaya perikanan. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.195 triliun melalui jasa perbankan dengan bunga yang rendah.

Selain itu, KKP juga mengalokasikan dana Bantuan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 1 triliun untuk kredit modal kelautan perikanan. Kredit lebih nurah dari KUR itu diharapkan bisa diakses oleh Nelayan secara berkelompok melalui rekomendasi pemerintah daerah.

Baca Juga: Gubernur Gorontalo Jemput Menteri KKP Di Sulawesi Tengah

Untuk itu, Ia berharap agar Nelayan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, hingga Kementerian.

“Yang jelas tidak ada lagi program pusat yang tidak diketahui daerah. Gubernur tidak harus ketemu saya. Gubernur cukup mengutus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Begitu juga bupati, pasti kami layani,” pungkasnya. (adv/rls)

 

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait