Pasar Murah NKRI Ampuh Turunkan Angka Kemiskinan di Gorontalo

GUbernur Gorontalo Rusli Habibie, (keempat dari kiri) berfoto bersama dengan Kepala BPS Gorontalo yang baru serja jajaran OPD dan BPS Gorontalo, Jum'at (4/1/2019). Pertemuan ini merupakan silaturahmi Kepala BPS yang baru kepada Gubernur Gorontalo. (Foto : 60dtk.com)

60DTK – Gorontalo : Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo memberikan bocoran kepada Gubernur Gorontalo bahwa angka kemiskinan Gorontalo di tahun 2018 mengalami penurunan.

Bocoran ini disampaikan Kepala BPS yang baru, saat bersilaturahim dengan Gubernur Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Moodu Kota Gorontalo, Jum’at (4/1/2019)

Bacaan Lainnya

Menurut Rusli, sebenarnya kajian dari BPS tentang kemiskinan Gorontalo ini baru akan dipaparkan ke Pemerintah Provinsi pada pertengahan bulan nanti. Tetapi pada pertemuan tadi, kepala BPS telah membocorkan kepada dirinya bahwa angka kemiskinan di Gorontalo mengalami penurunan.

Sesuai kajian BPS, penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya pelaksanaan Pasar Murah NKRI, Penyaluran Santunan Baznas, serta penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui kartu NKRI Peduli.

“Tapi bocoran sementara, insya allah kemiskinan di Gorontalo pada periode 2018, trannya menurun. Kenapa menurun, karena salah satu indikator yang disampaikan BPS, mungkin kegiatan pasar murah dan pemberian santunan dari baznas untuk memberikan barang barang bersubsidi itu juga sangat berpengaruh. Karena itu sasarannya jelas, yaitu masyarakat kurang mampu” kata Gubernur Rusli

TONTON : FLASH NEWS – Apel Perdana Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

https://www.youtube.com/watch?v=epVCIyGv0uE

Salah satu faktor yang menyebabkan berbagai program pemerintah Provinsi bisa menurunkan angka kemiskinan, karena penerimanya tepat sasaran. Pemerintah Provinsi selalu menggandeng pendamping PKH dalam penyaluran bantuan, sehingga bisa tepat sasaran.

Khusus untuk bantuan Pangan Non Tunai dari kartu NKRI Peduli, Gubernur berjanji di tahun 2019 ini akan ditambah jumlah penerimanya. Dari tahun 2018 sebanyak 35 ribu KK, akan ditambah menjadi 50 ribu KK dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 60 Milyar.(rds)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan