Pemkab Dan DPRD Bone Bolango Resmikan KUA-PPAS

  • Whatsapp
Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 antara Pemkab Bone Bolango dan DPRD Bone Bolango oleh Sekda Ishak Ntoma, Ketua Sofyan Wahiji, Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bone Bolango, Jum'at (16/11/2018). (F.AKP)

60DTK – BONEBOL : Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Pemkab Bonebol dan DPRD menjadi pertanda disepakatinya KUA-PPAS tahun anggaran 2019. Hal ini dilaksanakan di ruang Sidang DPRD dalam agenda Rapat Paripurna DPRD.

KUA-PPAS 2019 diajukan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019. Hal tersebut mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bacaan Lainnya

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program berbagai acuan dalam penyusunan Renja OPD.

“Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya. Sehingga lokasinya dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program yang lebih realistis,” ungkap Sekretaris Daerah yang dalam sambutannya mewakili Bupati Bone Bolango.

Selanjutnya Ishak Ntoma menjelaskan, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2019 diprioritaskan pada pencapaian target, yakni lima program prioritas daerah dan satu prioritas pendukung, yakni pengurangan rakyat miskin dan pengentasan desa tertinggal. Selanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan kedaulatan pangan, pembangunan infrakstruktur dasar wilayah dan pengembangan kawasan, serta peningkatan kerja tata kelola pemerintah dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekda berharap dengan jumlah pagu indikatif OPD tahun Anggaran 2019, maka penggunaan APBD 2019 benar-benar bisa semaksimal dan se efektif mungkin demi tercapainya target kinerja daerah untuk menunjang pencapaian lima program prioritas daerah.

“Diharapkan dengan dengan keterbatasan fiscal tahun ini, kita harus tetap menjaga prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan efektif, inovatif, progresif serta responsive terhadap dinamika pembangunan, tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat Bonebol,” jelasnya (rls/mp).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan