Pengusaha dari Malaysia Tertarik dengan Jagung Gorontalo

  • Whatsapp
Pengusaha dari Malaysia Tertarik dengan Jagung Gorontalo
Suasana audiensi Perusahaan Tan Lan Holdings dengan Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer di Ruang Kerja Kantor Gubernuran, Rabu (19/10/2022). Foto: Adc.

60DTK, GorontaloPengusaha dari Malaysia berencana merealisasikan investasi dalam pengembangan jagung dari Provinsi Gorontalo.

Mereka berkeinginan agar Gorontalo mengekspor jagung sebagai bahan pakan ternak. Malaysia telah menyurati pemerintah provinsi sebagai bukti ketertarikan mereka terhadap jagung asal Gorontalo.

Bacaan Lainnya

Menindaklanjuti hal tersebut General Manajer Tan Lan Holdings, Tan Mee Yeow melakukan audiensi dengan Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, Rabu (19/10/2022).

Usai pertemuan tersebut Hamka mengatakan, pihaknya berupaya menarik investasi sebesar-besarnya ke daerah. Selain dengan kondisi fiskal Gorontalo yang kecil, potensi pertanian jagung belum banyak tersentuh perusahaan besar.

“Ini juga sesuai dengan arahan presiden, jadi harus memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk bekerja sama di daerah,” jelas Hamka.

Melihat keseriusan perusahaan asal Malaysia ini, Hamka berkomitmen akan mengawal dan memberikan kemudahan untuk investor tersebut.

Hamka menambahkan, pihak perusahaan dalam waktu dekat ini akan meninjau pabrik atau kilang di Gorontalo. Peninjauan ini untuk melihat berapa potensi jagung yang tersedia.

“Kami berharap akan terjadi kerja sama, sehingga kita bisa membantu petani. Ketersediaan jagung kita sudah over stock, sementara sebentar lagi memasuki musim panen,” ungkap Hamka.

Hamka berharap, nota kerja sama antara perusahaan Malaysia dengan pemerintah provinsi akan segera terwujud. Sebab, pihak perusahaan ini butuh 50 – 70 ribu ton sekali kirim selama setahun.

“Makanya tadi dalam rapat kita minta supaya ada suratnya ke kita bahwa mereka minat untuk pengiriman jagung dari sini, sehingga besok kita bisa lapor ke Kementerian Pertanian,” jelas Hamka.

“Mereka minta, jadi harus ada jaminan surat itu. Jadi peran pemerintah di sini adalah kami memediasi dan kalau ada kebijakan birokrasi yang lambat, kita akan komunikasikan,” imbuh Hamka. (ksm/rls)

Pos terkait