60DTK – KABGOR – Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru saja melaksanakan rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah triwulan II Tahun 2019 pada Senin, (22/7/2019) kemarin. Dari kegiatan ini, terungkap jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perkembangan positif.
Pasalnya pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total PAD mencapai 27,17 persen. Melihat angka tersebut, penyumbang terbesar ialah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda, Limboto, yang mencapai 53 persen dari total PAD. Sementara itu, sebesar 47 persen sisanya berasal dari BLUD lain dan jasa Giro.
Diketahui, meski pengelolaan BLUD dilakukan secara mandiri, namun pencatatannya tetap direkonsiliasi dengan Pemkab Gorontalo. Menurut Nelson Pomalingo, hal itu dilakukan dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelayanan. Untuk itu pada Tahun 2018 yang lalu, Pemkab Gorontalo telah mendorong pembentukan 11 Puskesmas beralih status menjadi BLUD.
“Diharapkan agar lebih profesional lagi dalam pengelolaan keuangan kedepan,” harap Nelson Pomalingo.
Lebih jauh, hasil evaluasi dan capaian PAD khususnya pajak dan retribusi daerah sampai dengan minggu ke – 3 di bulan Juli 2019, seperti di sampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) mengalami peningkatan. Terkait hal ini, Nelson berharap masukan dari berbagai pihak.
“Kemajuan suatu daerah sangat identik dengan kapasitas fiskal daerah tersebut,” jelas Nelson.
Tidak sampai di situ, Ia juga mengatakan bahwa dibutuhkan suatu tatanan sistem yang terintegrasi untuk berbagai jenis layanan maupun perijinan antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Sebab, dengan begitu akan menjamin pelayanan secara akuntabel, cepat dan akurat.
Pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Kasmat Lahay, Nelson juga mengajak kepada semua elemen masyarakat bersama-sama bekerja, membangun, dan membantu Pemkab Gorontalo dalam mobilisasi sumber-sumber penerimaan Negara maupun Daerah. Nelson menambahkan, peningkatan dana desa/kelurahan pada tahun ini tidak lepas dari meningkatnya pendapatan Negara.
“Dengan meningkatkan perolehan penerimaan negara dan daerah tentunya akan semakin berpeluang dalam meningkatkan dana alokasi desa,” tandasnya. (rls/Andi).