60DTK, Gorontalo: Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan laporan pertanggungjawaban keuangan di penghujung tahun anggaran 2020. Ia menyebut realisasi anggaran dan realisasi fisik yang tinggi, belum cukup jika tidak diimbangi dengan laporan keuangan yang baik dan benar.
“Bagi OPD yang mencapai target, bahkan melebihi target, saya ucapkan terima kasih, tetapi saya ingatkan harus berhati-hati. Dalam arti jangan hanya mencapai target realisasi keuangan, tapi laporannya tertinggal. Administrasinya harus rapi,” pesan Rusli saat memimpin rapat pimpinan OPD di Aula Rujab Gubernur, Kamis (10/12/2020).
Terkait hal ini, laporan biro pembangunan dan pengendalian ekonomi (P2E) menyebutkan, realisasi keuangan Pemprov Gorontalo hingga akhir November 2020 sebesar 79,01 persen, sementara realisasi fisik sebesar 88,21 persen. Jika tidak dihitung dengan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), maka realisasinya lebih baik dengan rincian realisasi keuangan 82,20 persen dan realisasi fisik 91,42 persen.
Baca juga: Pemprov Gorontalo Dapat Apresiasi Dari Dirjen OTDA, Ini Alasannya
Khusus untuk pemanfaatan dana PEN yang baru dicairkan akhir bulan November, Rusli mengingatkan untuk memanfaatkan sebanyak mungkin warga di sekitar lokasi pembangunan. Dana PEN dikhususkan untuk infrastruktur padat karya yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar.
“Misalnya pembangunan saluran air, harus sebanyak mungkin melibatkan petani atau warga di situ. Jangan pekerjaan di Bone Bolango, tukangnya diambil dari Bongomeme misalnya,” pintanya.
Hal senada disampaikan oleh Wagub Gorontalo, Idris Rahim. Menurutnya, kondisi laporan keuangan dan realisasi fisik harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas pekerjaan harus diperhatikan untuk menjamin pekerjaan berjalan maksimal.
Baca juga: Dharma Wanita Persatuan Diminta Pelopori Kestabilan Ekonomi Keluarga Saat Pandemi
“Jadi, kalau ada masalah, segera ditanggapi dan diselesaikan di lapangan maupun administrasinya. Kunci kesuksesan itu koordinasi dan sinergitas. Jika kita rajin koordinasi dan bersinergi dengan instansi lainnya, insyaallah bisa selesai,” tuturnya.
Diketahui, pada rapat tersebut Rusli juga mengusulkan agar inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP), turun mengevaluasi di lapangan hingga proses serah terima barang atau PHO/FHO (provisional hand over/final hand over). (adv/rls)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
