Seriusi Keluhan IPABI, Deprov Sudah Kunjungi Dua Sanggar Kegiatan Belajar

  • Whatsapp
Seriusi Keluhan IPABI, Deprov Sudah Kunjungi Dua Sanggar Kegiatan Belajar
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke SPNF SKB Limboto, Rabu (19/10/2022). Foto: Istimewa.

60DTK, GorontaloKomisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyeriusi keluhan pengurus daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) Gorontalo.

IPABI Gorontalo merupakan organisasi yang mengayomi banyak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh wilayah di Gorontalo.

Bacaan Lainnya

Usai melakukan pertemuan dan mendengarkan keluhan pengurus IPABI Gorontalo pada Senin (16/10) lalu, Pimpinan dan Anggota Komisi IV langsung turun lapangan.

Komisi IV DPRD pertama mengunjungi SKB di Kabupaten Bone Bolango. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD seperti program pembelajaran, organisasi serta operasional dan lain sebagainya.

“Kedatangan kami ke sekolah ini merupakan tindaklanjut dari audiensi dengan IPABI terkait dengan kinerja mereka yang selama ini memberikan edukasi terhadap anak bangsa,” jelas Anggota Komisi IV, Adnan Entengo, Selasa (18/10/2022).

“Kita memastikan data yang mereka sampaikan kemarin untuk kita perjuangkan ke kementerian maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo,” sambung Adnan Entengo.

Kemudian pada Rabu (19/10/2022), Komisi IV kembali turun lapangan mendatangi SPNF SKB Limboto yang ada di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Yang menjadi perhatian Komisi IV pada sanggar ini, sama halnya dengan yang ada di SKB Kabupaten Bone Bolango.

“Dari catatan yang kami dapatkan, di SKB Bone Bolango itu pelajar yang umumnya di atas 21 tahun ada lebih dari 100 orang. Kemudian di SKB Limboto ini ada 105 orang,” ungkap Sekretaris Komisi IV, Espin Tulie.

Melihat kondisi ini, Espin mengaku pihaknya akan berusaha agar IPABI mendapat dukungan anggaran dari kementerian terkait maupun pemerintah provinsi.

“Kami tidak berjanji ini bisa dicover melalui APBD, karena posisi saat ini APBD perubahan untuk Provinsi Gorontalo sudah dalam tahap evaluasi oleh Kemendagri,” jelas Epsin.

“Insa Allah ini masih bisa diupayakan dengan berbagai macam argumentasi yang akan kami sampaikan pada tingkat Banggar dan TAPD nanti,” imbuh Espin. (adv)

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait