60DTK, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memastikan gaji tenaga penunjang kegiatan daerah (TPKD) atau honorer sampai bulan Desember akan diterima utuh tanpa potongan.
Dengan begitu, TPKD di Kota Gorontalo diminta tidak panik dengan kabar pemangkasan gaji seperti yang terjadi di beberapa daerah, karena adanya pengalihan anggaran untuk pemilu 2024 yang didesak segera direalisasikan.
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Noryanto mengungkapkan bahwa dasar penganggaran gaji TPKD atau honorer itu merujuk pada instruksi Pemerintah Pusat untuk tidak memberhentikan honorer. Selain itu, ada pula peran Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, selaku policy maker di daerah yang sangat memihak pada honorer agar tidak mengalami PHK.
“Hingga akhir tahun 2023 tidak ada pemangkasan gaji TPKD. Mereka dibayar full,” ujar Nuryanto saat diwawancarai, Rabu (1/11/2023).
Ia juga menambahkan, Pemkot Gorontalo bahkan telah mengusulkan penganggaran gaji honorer di tahun 2024. Hanya saja, pengesahannya butuh proses dan mekanisme, seperti persetujuan DPRD Kota Gorontalo.
“Alhadulillah saat ini rancangannya tengah dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar,” ucapnya.
Menyangkut besaran gaji honorer, Nuryanto mengatakan pemda menggelontorkan dana sebesar Rp3,5 miliar/bulan. Sehingga diharapkan kinerja para honorer dapat ditunjukkan dengan prestasi dan inovasi.
“Gaji honorer yang dibayarkan sangat berharap dari PAD Kota Gorontalo. Saya rasa mungkin OPD bisa memahami bersama pembebanan belanja daerah, dengan tidak menambah lagi tenaga honorer baru di tahun 2024,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
