60DTK, Jakarta – Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto mengikuti diskusi percepatan penanganan stunting yang digelar oleh Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se-Indonesia di Hotel Orchardz Industri, Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2023 ini mengangkat tema Rembuk Dukungan Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut Hendra, pembahasan terkait penanganan stunting menjadi salah satu hal yang sangat penting sampai dengan saat ini. Pasalnya, masalah tersebut masih jadi tantangan bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo.
“Tujuan dari pertemuan ini untuk bagaimana meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan, baik itu di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota dalam upaya percepatan penurunan stunting,” jelas Hendra, Jumat (21/07/2023).
Hendra menambahkan, hal-hal positif yang didapat dari kegiatan ini bakal dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, supaya masalah stunting di daerah setempat bisa semakin ditekan.
“Tentu kita berharap angka stunting di Kabupaten Gorontalo bisa semakin kecil dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Forwakada, Robby Nahliyansyah mengatakan bahwa forum diskusi itu dilaksanakan agar tercipta harmonisasi seluruh jajaran pemerintah di wilayah masing-masing, sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dengan baik.
“Agar tren kasus stunting cepat menurun, organisasi perangkat daerah (OPD) harus saling mempererat sinergi kolaborasi dengan para stakeholder. Selain itu, penting juga untuk menjaga komitmen,” ujar Robby.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengingatkan, percepatan penurunan stunting sangat penting mengingat pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan generasi emas pada 2045, saat Indonesia mencapai usia 100 tahun.
Menurutnya, ada dua hal yang menjadi tantangan pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Tantangan pertama yang dihadapi adalah perilaku masyarakat. Kedua, pola pikir masyarakat soal kesehatan alat reproduksi.
“Stunting menjadi persoalan besar yang harus segera ditangani demi menciptakan generasi yang berkualitas pada 2045,” kata Hasto.
Sementara itu, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Jelsi Natalia Marampa menuturkan, apabila persoalan stunting dapat dituntaskan, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju.
Oleh karena itu, pemerintah pada saat ini terus melakukan berbagai upaya strategis agar percepatan penurunan stunting cepat terealiasi. Terkait prevalensi stunting di Indonesia sendiri, kata Jelsi, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka 21,6 persen.
“Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang,” tandas Jelsi. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
