60DTK, Gorontalo – Sebanyak 24 Enumerator akan diturunkan menyurvei Pemantauan Status Gizi (PSG) di masing-masing kabupaten/kota untuk mendapat data yang akurat.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan, keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah menentukan sasaran program kesehatan terutama yang berhubungan dengan masalah gizi pada balita.
Informasi akurat wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambilan kebijakan pengalokasian anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat.
“Kalau kita sudah tahu ada angka akurat dan berkelanjutan, ini akan gampang untuk memetakkan. Itulah strategi yang harus kita lakukan, kalau ini tidak terpetakkan kita sulit menentukan perencanaan yang akurat dan sulit membuat kebijakan,” ungkap Darda.
Berdasarkan hasil survey terakhir, Gorontalo masuk 10 besar provinsi terburuk dalam penanganan stunting. Menurut Darda hal ini karena belum ada peta masalah gizi yang akurat, teratur dan berkelanjutan.
Sementara itu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapppeda Provinsi Goronta, Tity Datau menggambarkan prevelensi status gizi hanya diperoleh dari Riset Ksehatan Dasar (Riskesda) dan dilakukan lima tahun sekali.
Namun untuk kebutuhan informasi terkait situasi status gizi dan indikator kegiatan pembinaan gizi yang spesifik wilayah. Terutama di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan dipandang perlu melaksanakan surveilans gizi atau Pemantauan Gizi.
Selain 24 Enumerator nanti, survei PSG akan melibatkan tim yang terdiri dari unsur Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Tenga Ahli dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
“Sebanyak 24 Enumerator akan mengikuti pelatihan/orientasi selama dua hari pada 25 – 27 di Aula Lantai III Bapppeda,” tukas Tety. (adv)
