Adhan Minta Pusat Layanan Autis di Gorontalo Dapat Perhatian Khusus

AD
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kota Adhan Dambea Saat Diwawancara Awak Media Usai Melakukan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2020-2021 di Kantor Pusat Layanan Autis, senin (16/11/2020). Foto: Hendra 60DTK

60DTK, Gorontalo – Untuk memaksimalkan pemberian layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea meminta agar Pusat Layanan Autis mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.

Pasalnya, Kata Adhan kantor yang dibangun dari Tahun 2013 itu, kini sudah mengalami kerusakan. Seperti atap yang bocor, lantai yang sudah rusak, bahkan fasilitas yang disediakan dalam Pusat Layanan Autis sangat tidak memadai.

Bacaan Lainnya

“Setelah saya datang, saya melihat memang ini kegiatan kemanusiaan, tetapi sangat kurang perhatian pemerintah. Artinya ini seharusnya menjadi prioritas, tapi kenyataannya kantornya saja sudah rusak-rusak, atapnya sudah ada yang bocor, Fasilitasnya kurang,” ungkap Adhan kepada awak media pada kegiatan reses Dapil Kota, Senin  (16/11/2020).

Baca Juga: Adhan Dambea Minta Renovasi Pasar Sentral Harus Segera Diselesaikan

Untuk itu, Adhan menegaskan akan membawa permasalahan tersebut kepihak terkait. Sehingga apa yang menjadi aspirasi dari para pegawai di Pusat Layanan Autis ini bisa tersampaikan.

“Insha Allah ini akan saya bicarakan dengan bapak Gubernur sebentar malam, karena ini sangat penting. Kalau perlu ini dijadikan UPTD, kenapa? Karena pelelangan ikan saja ada UPTD yang cuman urus-urus ikan saja, tapi ini mengurus manusia, jangan sampai mengurus ikan boleh tapi manusia tidak boleh,” tegasnya.

Baca Juga: Adhan Dambea Beri Ruang Kepada Mahasiswa Untuk Bahas Bersama UU Omnibus Law

Sementara itu, Koordinator terapi Pusat Layanan Autis Dikbudpora Gorontalo, Metty Lahama menjelaskan, selama pandemi Covid-19 ini, semua anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diberikan terapi di rumah mereka masing. Sehingga mengharuskan mereka datang langsung ketempat tinggal, guna memberikan kebutuhan dan pelayanan, dan itu menggunakan anggaran pribadi.

“Tidak ada anggaran, misalnya kami ingin kampanye bahwa anak berkebutuhan khusus sperti apa penanganannya, sosialisasi misalnya mau ke Kabupaten itu kami tidak ada dana. Kami juga butuh dana transfor, karena ada kondisi yang mengharuskan kami datang langsung kerumah mereka. Ada bantuan cuman satu kali dari pusat” jelasnya.

 

 

Pewarta: Hendra Setiawan

Pos terkait