60DTK, Kabupaten Gorontalo – Lima Fraksi DPRD Kabupaten Gorontalo menanggapi laporan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Gorontalo, Syamsul Baharuddin terhadap salah satu anggota legislatif, Syafrudin Hanasi ke Polres Gorontalo.
Menurut mereka, Syamsul seharusnya tidak melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Pasalnya, pernyataan anggota fraksi PKS yang menyebut banyak pejabat minim prestasi, suka ongkang-ongkang kaki, bahkan penjilat, tidak lepas dari fungsi pengawasan dan kontrol DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap pemerintah.
“Kalau Pak Syamsul merasa malu terhadap itu, alangkah baiknya Pak Syamsul jangan ada jabatan atau paling tidak jangan jadi penyelenggara pemerintahan. Karena kalau ada di ranah itu, pasti akan ada kritik,” ujar Ketua Fraksi PKS, Eman Mangopa, Kamis (16/12/2021).
Eman menambahkan, setiap kritikan yang dilontarkan anggota DPRD kepada pejabat harusnya dijadikan pelajaran agar dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik lagi. Andai kritikan itu kurang tepat, maka dijawab secara langsung kepada orang yang mengkritik, atau lewat media pemberitaan.
“Kami DPRD bukan sewenang-wenang berbicara. Kami punya landasan hukum yang jelas,” ujarnya.
Karena pengaduan sudah masuk ke Polres Gorontalo, kata Eman, fraksi PKS, PDI-P, Demokrat-Gerindra, PAN, Nasdem, akan memberikan dukungan dan pengawalan kepada Syafrudin Hanasi. Itu dilakukan karena mereka mempunyai rasa solidaritas sesama perwakilan rakyat.
Mereka juga akan mengajak Fraksi PPP, Golkar, serta tiga pimpinan DPRD Kabgor supaya mau dan bersama-sama dengan mereka mengawal laporan terhadap Syafrudin Hanasi.
“Kalau memang ada panggilan dari polisi (kepada Syafrudin Hanasi), kami akan menghormati proses hukum yang ada,” tandas Eman.
Pewarta: Andrianto Sanga
