Di Hadapan BPK RI, Idris Rahim Paparkan Kinerja Vaksinasi dan Pendidikan Vokasi

60DTK, Gorontalo – Melalui entry meeting atau pertemuan awal pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memeparkan kinerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pendidikan vokasi secara virtual, Jumat (13/8/2021).

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Gorontalo secara resmi dimulai pada tanggal 15 Januari 2021. Dengan jumlah sasaran sebanyak 938.409 jiwa atau sebesar 82 persen dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.198.765 jiwa,” ungkap Idris.

Idris mengatakan data vaksinasi hingga 11 Agustus 2021, realisasi penyuntikkan vaksin dosis pertama di Provinsi Gorontalo sebanyak 210.032 dosis. Sedangkan untuk dosis kedua dan ketiga, masing-masing sebanyak 100.117 dosis dan 27 dosis.

“Di samping pemeriksaan oleh BPK, pelaksanaan program vaksinasi juga diawasi oleh BPKP dan Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

expo

Terkait dengan pelaksanaan Pendidikan vokasi lanjut Idris, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi teknis, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian.

Di Hadapan BPK RI, Idris Rahim Kinerja Vaksinasi dan Pendidikan Vokasi
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengikuti entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja pelayanan vaksinasi dan pengelolaan Pendidikan vokasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo virtual, Jumat (13/8/2021). Foto: Haris.

Karjasama ini kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Gorontalo, khususnya peserta pendidikan vokasi.

“Untuk siswa SMK kita ikutkan pada magang industri dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Gorontalo,” kata Idris.

Pemeriksaan kinerja vaksinasi Covid-19 dan pendidikan vokasi akan dilaksanakan oleh BPK Gorontalo selama 35 hari, terhitung mulai dari tanggal 12 Agustus 2021.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan vaksinasi dan pendidikan vokasi.

“Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan pendidikan vokasi, serta mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tukas Idris. (ksm)

Ikuti Kami

Ikuti perkembangan informasi disekitar anda melalui media sosial kami. Ubah hidupmu dengan membaca berita 60dtk.com

Related Articles