DPRD Kabupaten Blitar Mulai Kaji Dampak Ekonomi Covid-19

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto. (Foto - dok. Gesuri.id)

60DTK-Blitar: DPRD Kabupaten Blitar mulai mengkaji dampak ekonomi yang timbul dari diberlakukannya physical distancing dan social distancing sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar.

Pasalnya, setelah imbauan pemerintah terkait social distancing maupun physical distancing keluar, banyak tempat – tempat wisata, dan lokasi – lokasi perdagangan yang terpaksa harus ditutup untuk sementara waktu.

Bacaan Lainnya

Baca juga: Warganya Masih Sering Berkerumun, Pemkab Blitar Gelar Rapat Evaluasi Pencegahan Covid-19

“Sehingga, langkah ini perlu diambil mengingat lemahnya ekonomi akan menjadi sebuah hambatan untuk orang agar bisa tetap berada di rumah. Sementara kecemasan akan kelangsungan hidup mau tidak mau akan tetap mencari uang. Akibatnya mereka akan mengabaikan kalau dirinya nanti bisa terdampak akibat aktivitas di luar rumah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto kepada wartawan, usai menggelar rapat bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Rabu (1/04/2020).

Ia menegaskan, meski akan mengganggu kestabilan ekonomi, social distancing maupun physical distancing harus tetap dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena menurutnya, jika Covid-19 semakin menyebar, hal itu justru yang akan lebih menghancurkan perekonomian masyarakat.

Baca juga: Kendaraan Yang Datang Ke Kabupaten Blitar Lewat Selorejo Hari Ini Disemprot Disinfektan

“Semakin banyak yang terjangkit, maka semakin banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga APBN maupun APBD nantinya tersedot untuk masalah itu saja,” tegasnya.

Untuk itu, Ia menegaskan pihaknya akan mengumpulkan data masyarakat yang terdampak dari kebijakan social distancing dan physical distancing tersebut, dan akan mengusahakan pemberian bantuan yang terbaik.

Baca juga: Diduga Terpapar Corona, Pria Asal Kabupaten Blitar Ini Meninggal Dunia Di Jakarta

“Melalui komisi – komisi, kami juga akan bersinergi dengan mitra kerja masing – masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada untuk membahas langkah – langkah terkait dengan anggaran yang diperlukan,” tukas Suwito. (adv)

Pewarta: Achmad Zunaidi

Pos terkait