60DTK – Kota Gorontalo : Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Statistik, terus menggalakkan penguatan data statistik untuk mendukung program menuju satu data Indonesia.
Dalam Forum Data dan Diseminasi Publikasi Data Sektor Provinsi Gorontalo di Grand Q Kota Gorontalo, Jum’at (13/03/2020), Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan, data merupukan wadah komunikasi dan koordinasi kegiatan statistik.
“Manfaat forum satu data Indonesia ini yang pertama, dapat terjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selanjutnya agar tercipta jembatan antara penyedia dengan pengguna data untuk mendiskusikan substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan untuk masing-masing instansi atau OPD”, ungkap Darda.
Merujuk pada metadata baku yang ditetapkan oleh pembina data, bahwa pedoman standar dan metadata baku untuk statistik sektoral, ditetapkan oleh kepala instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan.
Darda mengingatkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.
“Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud, maka Dinas Kominfo dan Statistik berperan sebagai pintu masuk perolehan data atau clearing data”, ucap Darda.
Secara terpisah, Kepada Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Fatma Biki mengatakan, forum data tersebut membahas tiga hal yakni, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Fatma menjelaskan, ketika produsen data sudah duduk bersama, maka tidak ada lagi hal-hal yang vakum berkaitan dengan data yang ada di Provinsi Gorontalo. Misalnya, data di Provinsi Gorontalo itu data jalan. Ketersediaan data itu hanya jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi.
“Setelah berkumpulnya mereka ini maka data-data yang akan dikumpul juga di kompilasi adalah juga data yang dibiayai oleh kabupaten/kota. Bahkan data yang tersedia juga adalah jalan yang dibiayai oleh APBN seperti balai jalan”, jelas Fatma.
Selain Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, kegiatan ini juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo. (adv)
