60DTK, Gorontalo – Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dirilis oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) pada Jumat, (1/10/2021).
Ada 800 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan metode acak atau multistage random sampling secara proporsional di lima kabupaten dan satu kota. Responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah. Survei memiliki toleransi kesalahan 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja delapan program prioritas pemerintah provinsi selama ini. Pengukuran dilakukan untuk program kesehatan gratis, pendidikan gratis, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, agama yang lebih semarak, pemerintahan yang lebih melayani, pariwisata dan pelestarian lingkungan.
Di bidang kesehatan survei menunjukkan ada 78,3 persen warga yang tahu, mendengar, membaca, melihat program kesehatan gratis prima. Dari angka itu, 81,5 persen mengaku pernah merasakannya.
“Jika ditanya lagi kepada 81,5 persen yang pernah merasakan manfaat program kesehatan maka ketemu angka 14,7 persen sangat puas dan 82,2 persen mengaku puas. Sisanya sedang, tidak puas, sangat tidak puas dan tidak menjawab atau tidak tau,” kata peneliti CRC, Imam Suyuti.
Di bidang pendidikan, ada 68,4 persen warga yang tahu, mendengar, membaca, melihat program kesehatan tersebut. Sebanyak 48,3 persen mengaku pernah merasakannya.
“Bidang pendidikan menjadi tantangan tersendiri karena hanya 48,3 persen yang mengaku pernah merasakannya. Ini mungkin juga dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lama, sehingga persepsi publik terhadap program ini tidak berjalan baik,” tukas Imam.
Jika dilihat dari persepsi kepuasan warga di bidang pendidikan, ada 20,5 persen yang mempersepsikan sangat puas, 73,9 persen puas dan sisanya sedang hingga tidak tau atau tidak menjawab.
Program ekonomi kerakyatan menempatkan 66,1 persen warga yang mengaku tahu, mendengar, membaca, melihat program tersebut. Sebanyak 56,3 persen pernah merasakannya. Dari angka yang pernah merasakan, 17,1 persen sangat puas dan 71,8 persen lainnya puas.
Persepsi publik tentang pembangunan infrastruktur menjaring 60 persen responden yang mengaku tahu, mendengar, membaca, melihat program tersebut. Sebanyak 78,5 persen pernah merasakannya. Dari angka yang pernah merasakan, 9,0 persen sangat puas dan 73,5 persen lainnya puas.
Selain empat program unggulan di periode kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, survei tersebut juga memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap empat program unggulan lain di periode kedua dengan hasil yang cukup menggembirakan.
Ada 61,3 persen yang mengaku tahu, mendengar, membaca, melihat program keagamaan yang lebih semarak. Sebanyak 60 persen di antaranya yang mengaku pernah merasakannya. Dari angka yang pernah merasakan, 12,2 persen sangat puas dan 84,7 persen lainnya puas.
Berikutnya menyangkut persepsi masyarakat tentang program pariwista hanya menempatkan 41 persen responden yang tahu, mendengar, membaca, melihat program tersebut. Angka itu terbalik dengan pengakuan pernah berkunjung ke tempat pariwisata sebanyak 72,6 persen.
Dari 41 persen responden yang tahu program pariwisata ada 12,5 persen yang sangat puas dan 74,1 persen yang puas. Sementara untuk tingkat kepuasan kunjungan dan pengembangan destinasi wisata ada 12,2 persen yang sangat puas dan 84,7 persen yang puas.
Selanjutnya program pelestarian lingkungan yang menempatkan 35 persen yang mengaku tahu, mendengar, membaca, melihat program tersebut. Dari angka ini didapati ada 52,9 persen yang merasakan manfaatnya dengan tingkat kepuasan 9,5 persen sangat puas dan 79,7 persen puas.
Terakhir menyangkut pelayanan pemerintahan yang memotret tingkat kunjungan warga ke kantor-kantor pelayanan publik pemerintah. Rerata 90 persen responden menjawab pernah mengunjungi kantor pemerintahan.
Kunjungan ke kantor desa/kelurahan menempati urutan teratas yakni 85,7 persen responden, puskesmas 66,1 persen, kantor kecamatan 17,9 persen, RSUD dan Dinas Dukcapil masing-masing 14,6 persen dan 2,9 persen.
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Pelaksana Penyuluh, Kantor Diskumperindag, Dinas Sosial berada di angka antara 1,8 persen hingga 1,1 persen. (ksm)
