60DTK, Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menganggarkan belanja wajib yang terdapat dalam rencana kerja anggaran (RKA) langsung dibuat untuk 12 bulan alias setahun.
Permintaan ini diutarakan Ismail saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Perhubungan serta Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Selasa (5/9/2023).
Menurut Ismail, pengeluaran daerah seperti pembayaran gaji pegawai ASN, honorer, belanja listrik dan air merupakan belanja yang harus dianggarkan 12 bulan sekaligus. Baginya, pola penganggaran yang hanya delapan dan 10 bulan merupakan hal yang keliru.
“Gaji pegawai, honorer, bayar listrik dan air itu belanja wajib. Itu harus dianggarkan 12 bulan, jangan lagi hanya 10 bulan. Kalian bangun terminal tapi kantor ini tidak ada listrik buat apa?,” ujar Ismail memberi analogi.
Staf Ahli Menaker RI tersebut mengingatkan semua OPD agar membuat skala prioritas dalam penyusunan anggaran. Belanja yang tidak berhubungan dengan pelayanan dan belum mendesak harus dialihkan untuk yang lebih prioritas.
“Ini ada anggaran bangun terminal Rp10 miliar. Buat apa itu?, coba kalo bisa dirasionalisasi lagi. Kita butuh bus sekolah, dihitung berapa kebutuhan bus. Itu SMA 5 tidak ada yang mau sekolah di situ, katanya jauh padahal hanya di Tamalate. Hal hal seperti yang harus kita bantu dengan bus sekolah,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Penjagub Ismail juga turut mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Rifli Katili. Berbagai program yang tersebar di sekretariat, Bidang IKP, Aptika dan Statistik turut dipaparkan. (adv/and)
