Isu Soal Dana Desa Ditiadakan, DPRD Provinsi Gorontalo Datangi Kemendes PDTT

60DTK, Jakarta – Terkait isu soal Dana Desa pada tahun 2021 akan ditiadakan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, langsung mendatangi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kamis (28/08/2020).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Sri Masri Sumuri menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Kemendes PDTT terungkap bahwa dana desa yang akan di alokasikan pada tahun 2021 dipastikan masih tetap ada, anggarannya pun sama pada tahun ini.

“Isu akan ditiadakan Dana Desa, ternyata masih ada, dan jumlahnya seperti tahun 2020, Tapi dana Desa ini lebih berfokus pada infrastruktur dan itu semua kewenangan desa,” ungkap Sri saat dihubungi awak media melaui medsos.

Baca Juga: RSUD Hasri Ainun Habibie Layak Jadi Tipe B, Begini Penjelasan Komisi IV

Ia menegaskan, pemanfaatan Dana ini, setiap Desa diharapkan dapat dijadikan sebagai modal untuk mengelola Badan usaha milik desa (BUMDES). Sehingga menjadikan desa tersebut lebih mandiri lagi.

“Peran Bumdes di optimalkan dengan cara mengelola bahan mentah menjadi bahan yg siap jual dan dana di kelola lagi. Ada saatnya Kades memperdayakan kadus, Karena sekarang ini data dari segala aktivitas masyarakat itu sendiri kadus lah yang berperan. Ini ke depan lebih ditingkatkan pelayanan dan optimal dari kades,” tegasnya.

Baca Juga: Anggaran Beasiswa Tetap Digeser, Erwin Minta Maaf

Selain itu, ia menjelaskan terkait rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid dua, kata Sri setiap Desa diminta agar memaksimalkan perannya dalam pemberian bantuan kepada warga. Kata dia, Jangan sampai didapati orang yang tidak wajib menerima.

“Pemberian BLT jilid dua, di harapkan peran kepala Desa dengan benar-benar Orang yang wajib menerima dan tepat sasaran. Walau tdk berdasarkan data yg ada dari pusat maupun dari provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

“Karna kami akan turun Mengecek langsung ke desa, jika kami temui ada persoalan data, Ada yg sudah PNS, sudah punya rumah yg bagus dan malah balita sudah terdapat di BLT, Ini yg jadi persoalan yg kami temui,” tambahnya. (adv)

 

 

Pewarta: Hendra Setiawan